loading...
Wamenaker) Afriansyah Noor mengingatkan kebijakan yang berpotensi menekan industri rokok harus dikaji secara matang. Foto/SindoNews
JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan ( Wamenaker ) Afriansyah Noor mengingatkan kebijakan yang berpotensi menekan industri rokok harus dikaji secara matang. Pasalnya, dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan, terutama gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jauh lebih mahal dibandingkan sekadar membuat regulasi.
Hal itu disampaikan Afriansyah dalam diskusi "Perang Iran-Israel Masih Tak Pasti, Pertahanan Ekonomi Diuji di Total Politik, Selasa 28 April 2026
“Biaya untuk membunuh industri ini jauh lebih murah dibanding biaya untuk merehabilitasi orang-orang yang terdampak. Bahkan bisa jadi tidak pakai biaya—cukup satu dua regulasi saja,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).
Menurut Afriansyah, industri tembakau merupakan sektor padat karya yang menopang jutaan tenaga kerja, mulai dari petani hingga pekerja di sektor manufaktur. “Sekitar 6 juta orang bergantung di sektor ini. Kalau terdampak, efeknya bisa berlipat karena menyangkut keluarga mereka. Ini yang harus dihitung serius,” katanya.
Baca juga: Larangan Bahan Tambahan Rokok Dinilai Tekan Industri Kretek, Bisa Picu PHK Massal
Afriansyah menilai jika industri tersebut tertekan hingga berhenti beroperasi, negara belum siap menanggung beban konversi tenaga kerja dalam skala besar. “Kalau 6 juta pekerja harus dialihkan ke sektor lain, negara siap belum? Jujur, saya melihat kita belum siap. Ini bukan pekerjaan mudah, apalagi skill mereka terbatas,” ucapnya.
Afriansyah menambahkan, proses peningkatan keterampilan atau upskilling maupun alih keterampilan atau reskilling membutuhkan biaya besar dan waktu yang tidak singkat. Afriansyah mendorong koordinasi lintas kementerian, khususnya antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam merumuskan kebijakan terkait industri hasil tembakau.
