5 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan bahwa sebagian warga di Papua memilih mengungsi saat terjadi konflik di wilayahnya. Mereka menggunakan berbagai cara untuk bisa meninggalkan zona konflik.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah menyebut pengungsi yang ada di Korowa (Nabire), Siriwini (Nabire), Kalibobo (Nabire), SP IV (Timika) dan Jayanti (Timika) mengungsi terjadi akibat kasus kekerasan terhadap Tarina Murib pada 2023. Pengungsi di Korowa menyatakan mereka mengungsi dengan menggunakan pesawat.
"Mereka menggunakan dana pribadi setelah sebelumnya menempuh perjalanan selama satu hari satu malam," kata Anis kepada Republika, Senin (9/6/2025).
Pengungsi lain yang ada di Kalibobo (Nabire) dan Kalisusu (Nabire) mulai mengungsi sejak tahun 2015 sampai dengan 2023. Ada sebagian dari mereka mengungsi ke Nabire sejak tahun 2017 pascakonflik antar warga dalam Pemilihan Bupati Puncak dan juga karena konflik bersenjata yang terus menerus di Puncak.
Kemudian, Komnas HAM mendapati seorang ibu di SPIII (Timika) mengungsi dari Ilaga Kabupaten Puncak ke Kuala Kencana Timika pascatragedi baku tembak pada tahun 2019. "Ibu di SPIII tersebut mengungsi bersama lima orang anaknya dan membawa dua ekor babi, dengan menggunakan pesawat. Masing-masing babi juga dikenakan biaya tiket, yang saat itu nilainya dua juta rupiah per tiket," ujar Anis.
Komnas HAM juga menemukan seorang kepala kampung di Winanggwi Distrik Magabume, Kabupaten Puncak menggunakan dana desa untuk pembiayaan mengungsi ke Nabire dan Timika. Para pengungsi tersebut kemudian menuju ke Nabire dan Timika, dan kemudian tinggal bersama keluarga yang ada di kedua kabupaten tersebut. "Pengungsi menyebar ke beberapa lokasi pengungsi," ujar Anis.
Berdasarkan data Tim Investigasi LBH Talenta Keadilan - Mahasiswa Puncak Se-Tanah Papua (diperbarui per 11 Juni 2024) jumlah pengungsi mencapai 454 orang. Rinciannya asal distrik Magebume 393 orang, Yugu Muak 47 orang, Omukia 12 orang, dan Sinak 2 orang.
"Terkait pengungsi di Nabire dan Mimika sebenarnya datanya memang belum terkonsolidasi. Terakhir pemantauan tahun lalu," ucap Anis.
Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan saat ini terdapat 60 ribu warga dari Intan Jaya dan Puncak Jaya yang mengungsi ke daerah perkotaan seperti Nabire dan Timika. Bahkan ada dua distrik yaitu Sinak (Kabupaten Puncak) dan Distrik Hitadipa (Intan Jaya) yang semua masyarakatnya mengungsi.
"Jadi dua distrik ini sudah kosong sama sekali. Tidak ada lagi masyarakatnya karena semua sudah mengungsi," kata Pigai dalam keterangan pers pada Ahad (8/6/2025).
Kementerian HAM akan terus menghimpun laporan utuh mengenai situasi akibat konflik di Papua. Sehingga nantinya Kementerian HAM bakal turun langsung ke lokasi guna memastikan penanganan pengungsi bisa dilakukan dengan baik.
"Kami juga mendorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di tanah Papua," ujar Pigai.
