1 hour ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kegigihan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memperjuangkan petani singkong dan tebu sejak Januari 2025 membuahkan hasil. Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah resmi menerbitkan dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) pada 19 September 2025 untuk memperketat impor ubi kayu (singkong), tepung tapioka, dan etanol.
Kebijakan ini menjadi solusi atas krisis harga singkong yang merugikan petani. Selain itu, kebijakan ini sekaligus menjamin penyerapan hasil panen lokal dan stabilitas harga komoditas strategis.
Krisis harga singkong mulai mencuat pada Januari 2025, dipicu oleh banjir impor tepung tapioka yang menyebabkan hasil panen lokal tidak terserap. Pada 23 Januari, ribuan petani singkong dari tujuh kabupaten di Lampung menggelar aksi protes di pabrik pengolahan tepung tapioka. Mereka menuntut harga sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) sebesar Rp 1.400 per kilogram.
Harga jual saat itu anjlok hingga Rp 600–700 per kilogram, jauh di bawah biaya produksi Rp 740 per kilogram. Hal ini membuat petani merugi.
Sejak Januari
Mentan Amran segera bertindak. Pada 24 Januari, ia menegaskan akan menindak importir yang mengutamakan produk impor dan merugikan petani.
“Kami minta kepada importir, tegas, jangan zalimi petani,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Kajian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengonfirmasi impor tapioka menjadi penyebab utama penurunan harga. Pada 30 Januari, dalam acara outlook ekonomi di The Westin Jakarta, Amran mengumumkan rencana pertemuan dengan industri dan petani pada 31 Januari.
“Petani singkong jangan dizalimi. Petani dizalimi sama dengan menzalimi negara,” kata Amran.
Pertemuan pada 31 Januari di Jakarta menjadi langkah awal koordinasi antara petani, industri, dan pemerintah untuk mencari solusi. Meski hasilnya belum diumumkan rinci saat itu, Amran menegaskan komitmennya.
Sejak Mei 2025, harga singkong terus tertekan, terutama di Lampung. Impor tepung tapioka membuat industri lebih memilih bahan impor, ditambah potongan harga 50–60% dari harga minimum Rp 1.350 per kilogram, menyebabkan petani sulit balik modal.
Pada 9 September 2025, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama empat bupati dan anggota DPRD Lampung bertemu Mentan Amran di Jakarta. Mereka melaporkan ancaman kemiskinan petani akibat impor berlebih.
Lampung merupakan sentra produksi singkong nasional yang menyumbang 70% produksi Indonesia. Lampung memiliki 1 juta keluarga petani dengan potensi ekonomi Rp 50 triliun
“Lampung mampu memenuhi kebutuhan lokal, tapi petani tetap miskin karena harga ditekan impor," kata Rahmat.
