ABF Sita dan Musnahkan Dua Kapal Nelayan Asal Indonesia di Perairan Australia Barat

Kapal Indonesia ditangkap lagi oleh Australia akibat lewati AAZ secara sembarangan. Sumber:Freepik

ShippingCargo.co.id, Jakarta— Otoritas Perbatasan Australia (ABF) kembali meningkatkan upaya penegakan hukum maritim. Pasalnya, dua kapal nelayan asal Indonesia ditangkap ABF setelah memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Australia secara ilegal di lepas pantai Australia Barat.

Insiden pertama terjadi pada 3 April, ketika sebuah kapal mencurigakan terdeteksi di dekat Cape Bougainville. Kapal tersebut langsung dihentikan dan diperiksa, dan lima awaknya ditahan karena diduga melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Dua minggu kemudian, pada 15 April, satu kapal lagi ditemukan di sekitar Holothuria Banks. Kapal ini juga dihentikan dan seluruh awaknya ditahan.

Dari kedua kapal tersebut, petugas ABF menyita lebih dari 400 kilogram timun laut, komoditas laut bernilai tinggi yang sering diburu dalam aktivitas perikanan ilegal skala kecil. Selain itu, per Maritime Institute, petugas juga menemukan 360 kilogram garam—umumnya digunakan untuk mengawetkan hasil tangkapan selama perjalanan pulang—serta berbagai alat tangkap lainnya.

Sesuai hukum Australia, kedua kapal langsung disita dan dimusnahkan di laut, kemungkinan dengan cara dibakar seperti dalam kasus sebelumnya. Total 12 nelayan asal Indonesia yang ditangkap akan dipindahkan ke Darwin untuk penyelidikan dan proses hukum lanjutan. Ancaman hukuman bervariasi, mulai dari deportasi dan hukuman percobaan, hingga denda atau kurungan pendek bagi pelanggar berulang.

ABF menyatakan telah meningkatkan patroli dan penegakan hukum di kawasan perairan terpencil Australia Barat dan Northern Territory, wilayah yang selama ini sulit diawasi karena luasnya area dan minimnya permukiman. Lonjakan aktivitas kapal nelayan Indonesia—termasuk kasus penyelundupan manusia—mendorong langkah intensif ini.

ABF kini juga bekerja sama dengan patroli masyarakat adat lokal untuk mengidentifikasi kapal asing yang masuk wilayah perairan Australia secara ilegal. Pasalnya,l onjakan kedatangan kapal ilegal di perairan utara telah menjadi isu politik yang hangat menjelang pemilihan federal.

Menteri Burke membantah klaim Oposisi (Koalisi) yang menyebut perbatasan Australia "terbuka" di bawah pemerintahan Buruh. "Hanya ada tiga kelompok yang mengklaim perbatasan terbuka: Liberal, Nasional, dan penyelundup manusia. Pesan ini tidak demi kepentingan nasional," tegasnya, seperti dilansir oleh ABC Australia. Sebaliknya, Oposisi, termasuk Peter Dutton, mengaitkan peningkatan insiden dengan dugaan pemotongan anggaran untuk pengawasan udara dan laut, klaim yang dibantah oleh ABF dan pemerintah.