AHWA dan Amanah Mengembalikan Marwah NU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ada satu pesan yang menurut penulis sangat penting untuk direnungkan seluruh warga Nahdlatul Ulama menjelang keputusan-keputusan strategis Muktamar ke-35 NU di Tambakberas.

Pesan itu datang dari KH Ma’ruf Amin, seorang ulama, Mustasyar PBNU, dan tokoh yang memahami NU dari dalam maupun dari pengalaman panjang kehidupan kebangsaan.

Ia mengatakan bahwa AHWA harus diisi oleh ulama terbaik, memiliki kapasitas keilmuan, bersikap warak, tidak mudah dipengaruhi kepentingan yang tidak baik, dan memilih berdasarkan hati nurani, bukan pesanan atau kepentingan pihak tertentu. Bahkan Kiai Ma’ruf menegaskan bahwa yang dipilih hendaknya adalah yang “paling afdhal daripada yang ada.” Ia juga mengingatkan agar Muktamar tidak dicederai politik uang karena hal itu tidak pantas bagi NU.

Pesan tersebut bukan sekadar nasihat menjelang Muktamar. Ia adalah seruan untuk menyelamatkan marwah NU. Dan karena itu, siapa pun yang diberi amanah menjadi anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) memikul tanggung jawab moral yang luar biasa besar.

Memilih yang Paling Maslahat

Kita harus realistis. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada calon Ketua Umum PBNU yang seluruh sisi kehidupannya tanpa kekurangan. Setiap kandidat mempunyai kelebihan sekaligus keterbatasan, pengalaman sekaligus kekurangan, kekuatan sekaligus risiko.

Karena itu, ukuran memilih tidak boleh dibangun di atas anggapan bahwa kita sedang mencari manusia tanpa cela. Islam justru mengajarkan pertimbangan yang lebih realistis: memilih yang paling kuat maslahatnya dan paling kecil mudaratnya.

Dalam tradisi fikih terdapat kaidah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudaratan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Ada pula prinsip:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus bergantung pada kemaslahatan.”

Kedua prinsip tersebut mengajarkan bahwa keputusan kepemimpinan tidak boleh didasarkan pada kesukaan pribadi, kedekatan, tekanan kelompok, apalagi keuntungan material.

Pertanyaannya harus jauh lebih besar: Siapa yang paling membawa maslahat bagi NU secara keseluruhan dan paling kecil potensi mudaratnya bagi NU, umat, bangsa dan negara?

Itulah cara berpikir kaffah.

AHWA bukan ruang transaksi baru. Karena itu, gagasan menjadikan AHWA sebagai salah satu instrumen penting dalam proses kepemimpinan NU harus dijaga kemurniannya sejak awal.

Mekanisme pemilihan Ketua Umum melalui AHWA memang masih menjadi salah satu opsi yang akan diputuskan oleh Muktamirin; Rais Aam KH Miftachul Akhyar menegaskan bahwa apakah Ketua Umum dipilih langsung atau melalui AHWA akan dikembalikan kepada forum Muktamar.

Jika mekanisme AHWA diperkuat, jangan sampai kita melakukan kesalahan baru. Jangan sampai politik transaksional yang dikhawatirkan dalam pemilihan langsung hanya bergeser menjadi politik pengaruh terhadap AHWA.

Jangan sampai perebutan suara berubah menjadi perebutan orang-orang yang mempunyai kewenangan menentukan suara. Jangan sampai money politics berubah bentuk menjadi influence politics.

Karena itu, kalimat KH Ma’ruf Amin harus menjadi pagar moral: AHWA bukan pesanan. AHWA bukan paket kepentingan. AHWA bukan transaksi. AHWA adalah representasi ulama yang dipercaya untuk mempertimbangkan masa depan jam'iyah.

Para kiai yang masuk dalam AHWA harus mampu berdiri di atas semua kepentingan kandidat. Tidak menjadi bagian dari tim siapa pun. Tidak menjadi perpanjangan tangan kelompok mana pun. Tidak membawa titipan siapa pun. Dan yang paling penting: tidak membawa kepentingan dirinya sendiri.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.