8 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota DPR RI Nurwayah prihatin dengan horor macet yang terjadi di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 17 dan 18 April lalu. Wakil rakyat dari dapil Jakarta III ini mengatakan kemacetan yang terjadi telah mengorbankan kenyamanan, keselamatan dan produktivitas ribuan warga pekerja serta pengguna jalan.
“Lonjakan aktivitas, buruknya perencanaan operasional, eror sistem di pintu masuk dan ketidaksiapan menghadapi puncak arus pasca lebaran menjadi faktor utama kemacetan parah. Saya ingin menegaskan aktivitas logistik memang penting. Namun kepentingan publik jauh lebih utama,” ujar Nurwayah saat diskusi “Setelah Horor Macet, What’s Next? Akankah ada class action warga? yang digelar di Ruangan VIP Aula Masjid Al Mukarromah dan secara hibrid, Ahad (27/4/2025).
Ia menambahkan, dari beberapa hasil investigasi yang dipublikasi bisa diketahui bahwa masalah ini bermula dari kelebihan kapasitas operasi di salah satu terminal peti kemas yaitu NPCT 1. Nurwayah pun meminta perbaiki manajemen operasi NPCT 1 dan seluruh terminal pelabuhan harus lebih cermat dalam perencanaan aktivitas.
Kemudian pengaturan jadwal bongkar muat dan distribusi truk. Nurwayah mendorong penerapan sistem long move operation secara masif. Di mana truk datang sekaligus membawa peti kemas baru. Hal ini akan mengurangi jumlah kendaraan kosong dan meminimalkan antrian truk.
“Termasuk memastikan jumlah kapal jadwal bongkar muat selalu berada dalam zona aman dan juga sistem gate harus selalu dimonitor dan dievaluasi,” ujarnya.
Nurwayah juga menegaskan perlunya pengembangan infrastruktur jangka panjang. Wacana pembangunan new port akses harus segera direalisasikan.
Pembangunan jalan ini menjadi solusi untuk menghubungkan pelabuhan langsung ke jalan tol tanpa membebani jalan umum di Tanjung Priok dan Cilincing.
Sinergi antar lembaga juga menjadi perhatian Nurwayah. Manajemen pelabuhan harus rutin berkoordinasi dengan kepolisian, dinas perhubungan dan stakeholder lainnya untuk mengantisipasi lonjakan aktivitas baik musiman maupun insidental
Kemudian masyarakata berhak atas transparansi dan akuntabilitas informasi yang akurat dan real-time.
"Khususnya dalam situasi darurat mendorong, saya manajemen pelabuhan untuk proaktif menyampaikan informasi transparan kepada publik transparansi ini penting untuk mencegah disinformasi yang berpotensi memicu keresahan di ruang publik termasuk di media sosial,” ujar Nurwayah.
Nurwayah juga meminta kepada pemerintah Jakarta Utara agar mengkaji ulang perizinan depo atau garasi-garasi kontainer yang ada di wilayah pemukiman.
Sementara itu, Ramdansyah, Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Untag Jakarta mengatakan salah satu problem kemacetan karena semua pemangku kepentingan semua punya sistem informasi manajemen masing masing. Canggih berbiaya mahal tapi tidak terintegrasi dalam satu sistem yang sama.
“Itu problem sehingga ketika ada suatu masalah membuat penumpukan masalah. Itu bukan wilayah kami. Wilayah kami ini Kita bisa dorong yang namanya sinkronisasi terjadi. Supaya kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.
Adapun terkait class action, Ramdansyah mengatakan beberapa kelompok masyarakat di Jakarta Utara memang sudah akan melakukan itu. Namun hal itu bukan karena macet. Melainkan karena adanya warga yang meninggal karena kecelakaan, seperti terlindas truk kontainer.
“Untuk horor macet apakah akan class action. Sebagian ada yang ingin melakukan itu,” ujarnya.
Turut menjadi pembicara dalam diskusi tersebut adalah Walikota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, praktisi hukum Heriyanto, dan Koordinator Aliansi Jakarta Utara Menggugat, Anung.
