2 hours ago
6
Ketua DPRD Jawa Tengah (Jateng), Sumarno (tengah), memberikan keterangan kepada awak media soal rencana Pemprov Jateng memberikan relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar lima persen, Kamis (19/2/2026). Hal itu disampaikan setelah Sumanto dan jajaran DPRD Jateng menerima audiensi Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno (kanan).
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menjanjikan akan segera menerapkan relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar lima persen tahun ini. Kebijakan itu bakal memengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor PKB yang ditargetkan sebesar Rp4,58 triliun dalam APBD Jateng Tahun Anggaran 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, mengungkapkan, pemberian diskon PKB sebesar lima persen tentu akan menurunkan PAD dan mempengaruhi APBD Jateng 2026. Guna menyiasatinya, Sumarno mengisyaratkan Pemprov Jateng akan melanjutkan efisiensi anggaran.
"Tentu saja nanti kita cermati lagi. Sebetulnya kan ada program-program yang memang prioritas untuk mendukung visi-misi (Gubernur-Wakil Gubernur), pencapaian target. Mungkin juga kita akan mengedepankan lagi masalah efisiensi kepada teman-teman seperti yang kita lakukan kemarin di tahun 2025," ucap Sumarno seusai melakukan audiensi dengan jajaran pimpinan DPRD Jateng untuk membahas soal PKB, Kamis (19/2/2026).
APBD Jateng Tahun Anggaran 2026 menghadapi defisit Rp414,5 miliar. Defisit tersebut ditambal dengan pembiayaan netto sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran nihil atau nol rupiah.
"Nah, ini yang kita lakukan adalah bagaimana kita mencermati untuk tidak terlalu defisit yang lebih lebar, utamanya terkait pemanfaatan belanja yang lebih optimal dan tentu saja efisiensi yang harus kita lakukan," kata Sumarno ketika ditanya soal keterkaitan antara penurunan PAD akibat relaksasi PKB dan kondisi APBD Jateng 2026.
Karena itu, Sumarno berharap pemberian relaksasi sebesar lima persen dapat mendorong kepatuhan warga Jateng dalam membayar PKB. Termasuk mereka yang masih menunggak.
