5 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengembangkan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan di Jembrana, Bali, menjadi pelabuhan perikanan terintegrasi bertaraf internasional. Proyek ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dan akan mengusung konsep Integrated Fishing Ports and International Fish Markets (IFP-IFM).
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan mengatakan, pembangunan pelabuhan ini akan mendukung seluruh rantai nilai perikanan, mulai dari penangkapan, pengolahan, hingga distribusi hasil laut.
“Pembangunan pelabuhan ini tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan sosial. Kita ingin menjadikan PPN Pengambengan sebagai pelabuhan yang sehat, ramah lingkungan, dan menjadi ruang produktif masyarakat dari pasar ikan modern hingga potensi ekowisata berbasis budaya maritim lokal,” kata Didit dalam keterangan tertulis, akhir pekan kni.
KKP telah melakukan audiensi dengan Forkopimda Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali. Pemerintah daerah menyatakan dukungan penuh, termasuk kesiapan dalam integrasi kawasan, penyediaan lahan, dan penguatan logistik lokal. Desain pelabuhan mencakup infrastruktur terpadu, sistem logistik efisien, serta digitalisasi layanan.
Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyebut proyek ini sejalan dengan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali yang menekankan keseimbangan antara ekonomi dan keberlanjutan. Ia menegaskan kesiapan Bali untuk bersinergi dalam percepatan pembangunan pelabuhan tersebut.
Plt Dirjen Perikanan Tangkap Lotharia Latief menambahkan, pembangunan PPN Pengambengan bukan hanya soal infrastruktur, melainkan juga tentang keadilan ekonomi bagi nelayan dan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi perikanan global.
“PPN Pengambengan akan menjadi model pelabuhan masa depan yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi di pasar ekspor global. Keberhasilan proyek ini akan menjadi bukti pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah dalam transformasi sektor kelautan dan perikanan,” ujar Latif.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pembangunan pelabuhan perikanan menjadi program prioritas dalam mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur. Kebijakan ini dinilai mampu memberi efek berganda bagi ekonomi nasional dan membuka peluang investasi di sektor primer maupun sekunder industri perikanan.
