2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Gubernur Provinsi Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi turut menaikan anggaran untuk infrastruktur sebanyak dua kali lipat dalam APBD Perubahan 2025. Jumlah kenaikan anggaran infrastruktur ini naik sebesar Rp2,7 triliun dari APBD murni 2025 yang angkanya hanya Rp2,1 triliun.
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jabar, Herman Suryatman, berdasarkan data yang ada dalam APBD Perubahan 2025 total alokasi untuk infrastruktur sebesar Rp4,9 triliun, mengalami kenaikan Rp2,7 triliun.
Kemudian, kata dia, sektor kesehatan naik Rp 81,3 miliar menjadi Rp 2,5 triliun. Ketahanan Pangan Rp767 miliar naik Rp64,2 miliar. Terkahir, pendidikan mengalami peningkatan dari Rp120 miliar menjadi Rp11,3 triliun.
"Ini kan kebutuhan dasar masyarakat semuanya kami atensi dan teman teman bisa melihat dari angka angka ini keseriusan, komitmen Pemda dari kuantitatif," ujar Herman kepada wartawan dalam PressTalk, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (23/9/2025).
Menurutnya, Pemprov Jabar menargetkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp9,7 triliun di masa APBD Perubahan 2025 ini.
Adanya pemutihan tunggakan dan pajak yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi beberapa waktu lalu, kata dia, bisa mendongkrak pendapatan dari PKB dan BBNKB. Yakni, dari target PKB sebesar Rp6,2 triliun dan BBNKB Rp3,5 triliun.
"Target kita, di perubahan ini ya. Target PKB Rp6,2 triliun. Kemudian BBNKB Rp3,5, didalamnya ada pemutihan. Pendapatan sendiri kita targetkan Rp31 triliun," katanya.
Herman mengungkapkan, target pendapatan yang diusung ini memang terbilang besar. Namun, hal ini dilakukan untuk melecut semangat agar pendapatan bisa mencapai target. "Terus terang ini sangat progresif, tapi kan pelayanan publik harus terus berjalan," katanya.
Selain itu, Herman mengakui dalam merealisasikan target tersebut juga tidak mudah. Mengingat saat ini ekosistem kendaraan listrik di Jabar mulai meningkat. Di mana hal ini memengaruhi sektor pendapatan, karena adanya subsidi atas penggunaan kendaraan listrik.
Oleh karena itu, kata dia, upaya lain akan dilakukan Pemprov Jabar, untuk memastikan pendapatan di APBD 2025 tidak mengalami penurunan. Karena, dikhawatirkan bakal berdampak pada akselerasi pembangunan di Jawa Barat.
"Soalnya kan penggunaan kendaraan listrik meningkat. Kita kan tidak dapat apa-apa. Untuk itu harus kami mitigasi. Kami ikhtiarkan maksimal, mudah-mudahan tercapai," katanya.
