Belajar dari Taiwan: Menata Ulang Strategi Pembangunan Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertumbuhan ekonomi Taiwan hari ini menunjukkan kemajuan pesat dan posisi strategis dalam ekonomi global. Pada 2025, Taiwan mencatat laju pertumbuhan GDP sebesar 8,6 persen, tertinggi dalam 15 tahun terakhir, yang sebagian besar didorong oleh lonjakan permintaan global terhadap semikonduktor dan teknologi kecerdasan buatan (AI). 

Perusahaan seperti TSMC menjadi motor utama, memasok chip untuk raksasa teknologi dunia dan menempatkan Taiwan sebagai pusat rantai pasok global. Kenaikan GDP per kapita hingga hampir USD 39.000 mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sementara inflasi tetap terkendali di kisaran 1,6 persen. 

Momentum pertumbuhan ini juga ditopang oleh diversifikasi sektor, termasuk konsumsi domestik yang berkembang. Menyimak perkembangan Taiwan, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana Taiwan yang memiliki wilayah kecil, dengan keterbatasan sumber daya mampu menjalankan strategi pembangunan yang begitu efektif? Dan pelajaran apa yang bisa ambil untuk refleksi bagi strategi pembangunan Indonesia?”

Intervensi Negara 

Pertumbuhan Taiwan hingga hari ini dapat dibaca sebagai cermin sekaligus inspirasi bagi negara-negara Global South, termasuk Indonesia. Taiwan, dengan luas wilayah dan jumlah penduduk kecil, tekanan geopolitik, keterbatasan sumber daya, mampu menempatkan dirinya sebagai salah satu pemain penting dalam ekonomi global. 

Perkembangan Taiwan ini relevan untuk ditelaah karena banyak negara Selatan menghadapi tantangan serupa: keterbatasan modal, tekanan geopolitik, dan kebutuhan untuk keluar dari jebakan ekonomi berbasis komoditas. Bahkan dalam konteks sumber daya manusia, Taiwan bertumpu pada pekerja migran Indonesia, yang tercatat berjumlah kurang lebih 200.000 yang bekerja di berbagai sektor seperti konstruksi, panti jompo, dan care giver. 

Sejarah Taiwan menunjukkan bahwa pembangunan pasca-perang merupakan contoh nyata bagaimana “intervensi negara yang terukur” dapat mendorong modernisasi ekonomi sekaligus transformasi sosial. Dengan strategi pertumbuhan berbasis ekspor, reformasi pendidikan, dan spesialisasi manufaktur, Taiwan berhasil membangun perekonomiannya, dan menempatkan dirinya sebagai entitas politik yang diperhitungkan baik di kawasan maupun di level global. Praktek kebijakan pembangunan di Taiwan ini menunjukkan bahwa institusi negara bukan sekadar fasilitator, tetapi aktor utama yang mampu mengarahkan pasar, menegakkan disiplin terhadap pelaku ekonomi, dan membentuk arah pembangunan yang berkelanjutan.

Warisan kolonial Jepang turut membentuk fondasi institusional Taiwan. Struktur administrasi, reformasi agraria, dan basis industri awal yang ditinggalkan kolonialisme menjadi pijakan bagi pemerintah Taiwan dalam membangun birokrasi yang relatif otonom dan efektif. Kementerian Ekonomi (MOEA) dan lembaga riset seperti ITRI berperan sebagai “pilot agencies” yang mengarahkan industrialisasi. 

Negara juga mengendalikan sistem perbankan, mengalokasikan kredit ke sektor strategis, serta memberi insentif ekspor yang mendorong UKM masuk ke rantai pasok global. Literatur seperti Wade (Governing the Market) dan Wu (Rethinking the Taiwanese Developmental State) menegaskan bahwa keberhasilan Taiwan bukan hasil dari mekanisme pasar bebas semata, melainkan buah dari intervensi negara yang disiplin dan terencana. 

Saat ini Taiwan berfokus pada industri yang berbasis teknologi, salah satunya kecerdasan buatan. Berdasarkan Taipei Times (Juli, 2025), disebutkan bahwa Taiwan meluncurkan Ten Major AI Infrastructure Projects dengan target menciptakan nilai ekonomi lebih dari NT$15 triliun (510 miliar dolar AS) pada 2040. Adapun fokusnya pada tiga teknologi strategis: silicon photonics, quantum technology, dan AI robotics. 

Hal ini menunjukkan ambisi Taiwan menjadi “smart technology island” dengan sumber daya komputasi AI terbesar di Asia. Nampaknya Taiwan sedang bergerak membangun identitas baru sebagai pusat inovasi. Hal ini juga ditunjukkan dengan dibangunnya beberapa Science Techno Park (STP) di Taiwan seperti di Tainan, Hsinchu dan beberapa wilayah lainnya dengan sistem klasterisasi. STP ini berfungsi sebagai inkubator inovasi, menghubungkan universitas, lembaga riset, dan industri dalam sebuah ekosistem yang sinergis. Dengan memusatkan sumber daya, talenta, dan infrastruktur, Taiwan menciptakan lahan subur bagi berkembangnya industri berteknologi tinggi. 

STP tersebut tidak hanya menarik investasi asing, tetapi juga menumbuhkan kewirausahaan domestik. Hal ini menunjukkan sinergi antar pemerintah, kelompok industri dan universitas, didukung oleh dana riset dan inovasi yang mumpuni. 

Menariknya, walau mengarah pada penguatan kapasitas teknologi, Pemerintah Taiwan tidak hanya menyiapkan sumber daya manusia di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), tetapi juga memperkuat ilmu sosial dan humaniora.

Tercatat sejak tahun 2018 pemerintah Taiwan meluncurkan Program “Taiwanese Overseas Pioneers Grants” (TOP Grants) untuk bidang soshum, yaitu sebuah skema hibah bagi para kandidat doktor dan ilmuwan muda di luar negeri. 

Taiwan menyadari bahwa strategi penguasaan teknologi, bidang soshum juga menjadi bagian penting untuk mewujudkan visi “Inovasi, Inklusivitas, dan Keberlanjutan,” bukan malah dimarjinalkan. Berbeda dengan konteks Indonesia selama ini, dimana dukungan dana-dana hibah baik riset maupun studi lanjut sebagian besar difokuskan ke bidang STEM. 

Sisi Gelap 

Namun demikian, perlu dicatat bahwa kisah pembangunan Taiwan tidak bisa dilepaskan dari sisi gelap sejarahnya, yakni periode White Terror (1947–1987). Selama empat dekade, ribuan orang ditangkap, dipenjarakan, bahkan dieksekusi karena dianggap mengancam rezim Kuomintang. Represi politik ini menciptakan trauma kolektif, sekaligus menjadi titik balik penting dalam perjalanan demokrasi Taiwan. 

Transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang rekonsiliasi, pengakuan atas pelanggaran HAM, dan reformasi institusi politik. Pengakuan atas Sejarah kelam menjadi penting untuk dijadikan cerminan kehati-hatian ke depan, alih-alih dihapuskan atau dibungkam. 

Pengalaman Taiwan memberi pelajaran berharga bahwa “pembangunan ekonomi yang kuat tidak seharusnya mengorbankan kebebasan politik dan hak asasi manusia.” Justru, demokrasi yang sehat menjadi fondasi agar pembangunan berkelanjutan dapat diterima dan dijaga oleh masyarakat. Taiwan menunjukkan bahwa pemerintah dengan kapasitas birokrasi tinggi pun harus memahami pentingnya membuka ruang partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. 

Pelajaran bagi Indonesia

Dengan demikian, pengalaman Taiwan menunjukkan bahwa intervensi negara yang terukur dibutuhkan dalam merumuskan strategi dan arah pembangunan, termasuk memberikan dukungan konkrit untuk pengembangan sektor-sektor strategis melalui kemitraan dengan kelompok industri dan universitas. Selain itu, penguatan sumber daya manusia harus ditempatkan pada dua pondasi yang sama penting, baik bidang STEM maupun sosial-humaniora, agar pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berdampak luas bagi masyarakat dan keberlanjutan jangka panjang.

Lebih jauh, pengalaman Taiwan mengajarkan bahwa pembangunan bukan hanya berkutat pada industrialisasi dan penguatan ekspor, tetapi bagaimana pemerintah bersama pemangku kepentingan lainnya menata institusi agar mampu mengarahkan pembangunan, sekaligus memastikan demokrasi tetap hidup. 

Untuk Indonesia, pengalaman ini relevan di tengah capaian demokrasi yang kini tampak mengalami kemunduran. 

Dengan demikian, kebijakan pembangunan Indonesia harus berlandaskan prinsip bahwa “pembangunan harus berjalan seiring dengan penguatan demokrasi dan perlindungan hak warga, serta partisipasi publik yang bermakna.” Tanpa fondasi ini, pembangunan mudah terjebak pada pencapaian angka (yang rentan dimanipulasi), dan akibatnya kehilangan arah sekaligus makna pembangunan yang sesungguhnya: "menyejahterakan rakyat.”