8 hours ago
7
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyesalkan sikap salah satu alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berinisial DS, yang viral belakangan ini karena dianggap merendahkan Indonesia.
Direktur Utama LPDP Sudarto mengingatkan kepada para alumni LPDP untuk menjaga etika dan moral, mengingat dana beasiswa yang diperoleh berasal dari pajak alias uang rakyat. “Beasiswa LPDP itu dari uang rakyat. Saya ada jargon sekarang LPDP ‘Lu Pakai Duit Pajak’, harus ingat itu,” kata Sudarto kepada wartawan di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Rabu (26/2/2026).
Sudarto menyampaikan, mewakili LPDP serta seluruh alumni menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas polemik yang timbul akibat perilaku DS. Ia menyebut sangat menyesalkan sikap DS yang seharusnya bisa dihindari.
Ia menekankan, sejatinya LPDP terbentuk dan berjalan karena kepercayaan dari masyarakat. Harapan masyarakat dengan adanya Dana Abadi Pendidikan adalah investasi jangka panjang.
“Saya perlu menyampaikan kepada seluruh alumni LPDP tolong kedepankan untuk bisa menjaga etika, moral, dan nilai-nilai kebangsaan,” tegasnya.
Kendati ada kasus DS yang cukup mencoreng itu, Sudarto tetap meyakini para alumni LPDP bekerja dengan sangat giat mengabdi untuk negeri dengan penuh dedikasi di seluruh pelosok Tanah Air dan di seluruh lapisan jenis pekerjaan. Bagaimanapun tetap banyak alumni LPDP yang membawa nama baik Indonesia di panggung dunia.
Ruang publik, terutama media sosial, belakangan diramaikan oleh perbincangan mengenai seorang alumni penerima beasiswa LPDP yang mengunggah video tentang status kewarganegaraan anaknya sebagai warga negara Inggris.
Dalam video yang diunggah melalui akun media sosial pribadinya, ia memperlihatkan dokumen kewarganegaraan Inggris milik anaknya, sembari menyampaikan rasa bahagia dan kebanggaannya.
Ada penggalan kalimat dalam video tersebut yang menuai sorotan tajam. “...cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu.”
Sebagian publik menilai pernyataan itu terkesan meremehkan paspor Indonesia dan kurang mencerminkan sikap nasionalisme, terlebih yang bersangkutan diketahui sebagai penerima beasiswa LPDP, sebuah skema pendanaan pendidikan tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
