REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN – Menyambut bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah, Pemerintah Kota Medan menggelontorkan 430 ton beras medium dalam program pasar murah yang tersebar di 151 titik kelurahan. Program yang berlangsung sejak 12 Februari hingga 12 Maret 2026 ini mendapat subsidi sebesar Rp4,17 miliar dari pemerintah setempat untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi menjelang hari raya.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas menjelaskan bahwa pasar murah menyediakan delapan bahan pokok dengan harga subsidi, di antaranya beras medium Rp11.500 per kilogram, gula pasir Rp15.200 per kg, tepung terigu Rp8.600 per kg, telur Rp1.350 per butir, serta minyak makan Rp17.700 per liter. "Pemerintah terus hadir memberikan kenyamanan dengan melakukan langkah-langkah antisipasi. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan pasar murah ini untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau," ujar Rico Waas usai membuka kegiatan di Medan, Rabu.
Sementara itu, di wilayah perbatasan, Perum Bulog Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, menyalurkan bantuan pangan (Banpang) kepada 7.321 keluarga untuk periode Februari dan Maret 2026. Jumlah penerima manfaat tahun ini meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan 2025 yang sebanyak 3.868 keluarga.
Pemimpin Perum Bulog Cabang Natuna, Pencius Siburian, mengatakan pihaknya mendapat penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyalurkan bantuan tersebut. Mengacu pada penyaluran 2025, setiap keluarga diperkirakan menerima 10 kilogram beras dan dua liter minyak goreng per periode, sehingga untuk alokasi dua bulan totalnya mencapai 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng.
"Natuna merupakan wilayah kepulauan sehingga penjadwalan distribusi harus disusun cermat untuk mengantisipasi risiko seperti gelombang tinggi. Kami masih menunggu arahan lebih lanjut terkait jadwal penyerahan kepada penerima manfaat," ucap Siburian. Pada penyaluran tahun lalu, Bulog melibatkan pemerintah desa dan PT Pos Indonesia sebagai transporter yang berhasil mendistribusikan bantuan tepat waktu.
Di sisi lain, upaya memperkuat ketahanan pangan nasional juga dilakukan melalui optimalisasi lahan pertanian. Dinas Pertanian Provinsi Maluku menargetkan optimalisasi lahan (Oplah) sawah seluas 3.000 hektare pada 2026, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 2.000 hektare di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Maluku Tengah.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda menjelaskan, dari total luas baku sawah 17.900 hektare di Maluku, yang berfungsi baru sekitar 10.000 hektare. Program Oplah akan mengaktifkan kembali lahan yang tidak produktif akibat keterbatasan irigasi dan infrastruktur. "Dukungan Kementan berupa alsintan, benih unggul, pupuk bersubsidi, dan perbaikan irigasi menjadi faktor penting mendongkrak produksi," ujarnya di Ambon, Senin.
Berkat program tersebut, produksi beras Maluku mencapai 59 ribu ton pada 2025, naik 13,9 persen dibanding 2024. Capaian luas tambah tanam (LTT) juga melampaui target dari 26 ribu hektare menjadi 28 ribu hektare, dengan produktivitas meningkat dari 33,9 kuintal per hektare pada 2024 menjadi sekitar 51 kuintal per hektare pada 2025. "Tahun 2026 ini, kita berkomitmen dengan semua kabupaten/kota untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas," kata Ilham. Pemerintah daerah optimistis sinergi dengan pusat mampu mengurangi ketergantungan pasokan beras dari luar daerah.
sumber : Antara

3 hours ago
6












































