2 hours ago
2
Pegawai beraktivitas di kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat pertumbuhan tabungan nasabah bermodal besar meningkat tajam sepanjang 2025. Tabungan dengan saldo di atas Rp5 miliar tumbuh 22,76 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis Ferdinan D. Purba mengatakan laju pertumbuhan tabungan kelompok tersebut jauh melampaui pertumbuhan tabungan nasabah dengan saldo kecil.
“Untuk tabungan di atas Rp5 miliar, pertumbuhannya cukup tinggi, yaitu 22,76 persen. Ini juga dipengaruhi oleh penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah,” kata Ferdinan dalam konferensi pers penetapan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) LPS di Kantor Pusat LPS, Pacific Century Place, Jakarta, Kamis (22/1/2026) malam.
Lonjakan tabungan bernilai besar itu terjadi di tengah kondisi likuiditas perbankan yang dinilai masih longgar. LPS mencatat dana pihak ketiga (DPK) perbankan secara keseluruhan tumbuh 13,83 persen (yoy) sepanjang 2025, mencerminkan kuatnya aliran dana ke sistem perbankan.
Di sisi lain, pertumbuhan tabungan kelompok kecil tercatat jauh lebih lambat. Tabungan dengan saldo di bawah Rp100 juta menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan tabungan bernilai jumbo.
Perbedaan pertumbuhan tersebut mengindikasikan dana besar masih cenderung tersimpan di perbankan, sementara akumulasi tabungan masyarakat berpendapatan lebih rendah relatif terbatas. Kondisi likuiditas yang longgar juga tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) yang berada di level 28,57 persen per Desember 2025, jauh di atas ambang batas minimum.
Dengan likuiditas yang kuat, perbankan dinilai tidak berada dalam tekanan untuk menaikkan suku bunga simpanan guna menarik dana. LPS mencatat tren suku bunga pasar simpanan justru bergerak menurun dalam beberapa bulan terakhir.
Ke depan, LPS akan terus mencermati dinamika pertumbuhan tabungan tersebut sebagai bagian dari evaluasi stabilitas sistem perbankan, termasuk dalam penetapan kebijakan tingkat bunga penjaminan.
