1 hour ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengungkapkan masih terdapat sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki utang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bank Jabar Banten (BJB), dengan nilai lebih dari Rp 3,6 triliun. Dedi menegaskan utang-utang tersebut membuat kondisi fiskal daerah semakin terhimpit dan menjadi beban berat bagi pembangunan di Jawa Barat. Pasalnya, dana daerah yang seharusnya dapat diputar untuk kepentingan publik justru tertahan di perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut.
“Yang jadi beban bagi Jawa Barat itu BUMN yang meminjam uang dan belum dibayar. Itu beban, Pak. Sudah tidak ada duit Pemprov Jabar, dipinjam,” ujar Dedi dalam diskusi mengenai Danantara di Bandung, Kamis (22/1/2026).
Berdasarkan data yang diungkapkan Dedi, terdapat sembilan piutang dari berbagai entitas BUMN dan anak usahanya yang tercatat memiliki kewajiban finansial kepada Pemprov Jabar, yakni:
-
PT Kimia Farma lebih dari Rp 950 miliar
-
PT Wijaya Karya Rp 511 miliar
-
PT Wijaya Karya Rp 278 miliar
-
PT Rajawali Nusindo lebih dari Rp 403 miliar
-
PT PP Semarang–Demak Rp 239 miliar
-
PT Phapros lebih dari Rp 98 miliar
-
PT Perikanan Indonesia lebih dari Rp 96 miliar
-
PT Waskita Karya lebih dari Rp 91 miliar
-
PT Barata Indonesia lebih dari Rp 89 miliar
Meski melontarkan kritik keras terhadap piutang yang macet, Dedi memberikan pengecualian kepada BUMN yang bergerak di sektor pengelolaan lahan seperti PTPN dan Perhutani. Menurut dia, meskipun kedua BUMN tersebut tidak memberikan kontribusi fiskal secara langsung dalam bentuk uang tunai, perannya sangat krusial dalam menjaga ekosistem Jawa Barat.
Dedi bahkan mengungkapkan bahwa keterbatasan kemampuan finansial BUMN perkebunan membuat Pemprov Jawa Barat harus turun tangan membiayai penanaman teh demi menjaga fungsi lahan.
“Saat ini menanam teh pun dibiayai oleh Pemerintah Provinsi karena kepentingannya konservasi,” ujar Dedi.
Langkah pengambilalihan pembiayaan tersebut dilakukan agar lahan hijau di Jawa Barat tidak beralih fungsi menjadi permukiman atau disewakan secara ilegal, yang berisiko memicu bencana alam seperti longsor. Bagi Dedi, keberadaan kebun teh dan kawasan hutan merupakan fondasi ekonomi jangka panjang Jawa Barat, terutama bagi sektor pariwisata.
Tanpa konservasi yang kuat, ia meyakini daya tarik wilayah seperti Puncak akan hilang dan berdampak pada industri perhotelan serta jasa lainnya.
“Kalau Jawa Barat tanpa teh, tanpa karet, tanpa perhutanan, Jawa Barat tidak akan pernah ada. Terjadi bencana yang luar biasa, setelah itu tidak akan ada hotel, tidak ada orang datang. Orang ke Puncak tidak ada teh, tidak ada hotel di Puncak,” katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini berharap adanya komitmen nyata dari BUMN terkait untuk segera menyelesaikan kewajiban finansial mereka guna memperkuat ruang fiskal daerah pada tahun anggaran 2026.
sumber : Antara
