Dedi Mulyadi Targetkan Angka Partisipasi Sekolah 12 Tahun

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan pemaparan saat rapat paripurna DPRD Jabar. Foto: Edi Yusuf

BANDUNG--Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan seluruh anak di Jabar bisa sekolah minimal selama 12 tahun.

Untuk mengejar target partisipasi sekolah 12 tahun tersebut, Dedi menuturkan pihaknya sudah memiliki strategi yang telah disepakati dengan DPRD Jabar.

"Angka anak sekolah di Jawa Barat masih rendah. Target saya 12 tahun. Makanya, strateginya tadi sudah disepakati saat rapat bersama Banggar," ucap Dedi Mulyadi atau KDM ditemui usai rapat dengan Badan Anggaran DPRD Jabar, Kamis (22/5/2025).

KDM menjelaskan, strategi pertama untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah 12 tahun yaitu mempercepat pembangunan sekolah-sekolah pemerintah khususnya SMA yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

"Strateginya pertama mempercepat pembangunan sekolah-sekolah pemerintah terutama SMA yang menjadi kewenangan Pemdaprov," ujarnya.

Strategi berikutnya adalah menggratiskan biaya sekolah negeri dan swasta bagi seluruh anak di Jawa Barat.

"Kami akan menggratiskan pendidikan bagi seluruh rakyat Jabar di negeri dan swasta. Khusus untuk swasta digratiskan untuk masyarakat miskin sehingga diharapkan tahun ini angka partisipasi sekolah 12 tahun meningkat," katanya.

KDM melanjutkan, sekolah negeri dipastikan otomatis gratis karena dikelola pemerintah. Namun, tidak semua warga miskin bisa masuk ke sekolah negeri. Untuk itu pemerintah juga akan menjamin sekolah swasta gratis bagi warga miskin.

"Kalau negeri kan sudah otomatis gratis, tapi kan tidak semua warga miskin bisa masuk negeri pasti ada yang masuk swasta sehingga pemerintah menjamin pendidikan gratis untuk masyarakat miskin yang di sekolah swasta," tuturnya.

Selain sektor pendidikan, rapat bersama Banggar DPRD Jabar juga menyepakati pergeseran anggaran untuk peningkatan belanja infrastruktur, dan kesehatan. Kemudian realokasi anggaran untuk penanganan bencana alam, penanganan sampah, lingkungan hidup, dan postur belanja lainnya.

"Sebagaimana yang menjadi rekomendasi Pansus LKPJ tadi yaitu di peningkatan belanja infrastruktur, belanja pendidikan, kesehatan, realokasi penanganan bencana, belanja penanganan sampah, lingkungan hidup dan postur lainnya," pungkas KDM.