1 hour ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menegaskan komitmennya membersihkan oknum yang memanfaatkan proyek-proyek besar di lingkungan perseroan, termasuk Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Proyek strategis tersebut, kata dia, harus dijalankan sebagai bentuk pengabdian kepada negara.
Komitmen itu disampaikan Simon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama jajaran subholding Pertamina, Rabu (11/2/2026). RDMP Balikpapan menjadi sorotan karena dinilai krusial untuk mengurangi ketergantungan impor BBM serta meningkatkan kualitas produksi hingga standar Euro 5.
“Seandainya masih ada pihak-pihak yang memanfaatkan keadaan ini atau mungkin mencari keuntungan berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan di proyek besar ini, itulah yang sama-sama akan kami komitmen untuk membersihkan dan merapikan,” kata Dirut Pertamina di Jakarta, dikutip Kamis (12/2/2026).
Infrastruktur terintegrasi RDMP Balikpapan telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto beberapa saat lalu. Fasilitas tersebut mencakup Terminal Lawe-Lawe dengan tambahan kapasitas penyimpanan (storage) minyak mentah sebesar 1 juta barel sehingga total menjadi 2 juta barel, kilang Balikpapan yang memasuki tahap akhir commissioning, serta Terminal Tanjung Batu untuk distribusi.
Menurut Simon, kapal Very Large Crude Carrier (VLCC) sudah dapat membongkar muatan di Lawe-Lawe dan menyalurkan minyak mentah ke kilang. Produk hasil olahan juga telah dapat dikirim ke Terminal Tanjung Batu untuk distribusi.
“Saat ini adalah fase akhir commissioning dan start-up. Ini tugas dan tanggung jawab kita semua,” ujarnya.
Simon menjelaskan, setelah unit Residue Fluid Catalytic Cracking (RFCC) rampung, masih ada pembangunan Naptha Block yang ditargetkan selesai pada kuartal IV 2026. Pada tahap tersebut, produksi BBM akan menghasilkan kualitas standar Euro 5.
Proyek ini dijalankan secara bertahap dan mengikuti proses teknologi bersama licensor. Targetnya bukan sekadar peningkatan kapasitas, melainkan mendorong pengurangan impor dan menghasilkan BBM yang lebih ramah lingkungan.
“Marilah kita melakukan pekerjaan besar ini sebagai bagian pengabdian kita kepada negara,” ucap Simon.
Ia juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto saat peresmian infrastruktur terintegrasi tersebut. Presiden menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan perusahaan dengan aset besar.
Dalam rapat tersebut, Komisi VI DPR RI meminta Pertamina memperkuat mitigasi risiko disrupsi bisnis, memaksimalkan rantai pasok kilang dan logistik, serta mempercepat sinergi pengambilan keputusan. DPR juga mendorong penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM subsidi dan meminta jawaban tertulis yang komprehensif dalam tujuh hari kerja.
