2 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pemasaran 199 ton hidrogen hijau untuk kebutuhan domestik sepanjang 2026 sebagai bagian dari percepatan dekarbonisasi nasional. Target tersebut menjadi salah satu indikator kinerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE).
Pemerintah menyiapkan langkah pembentukan pasar hidrogen domestik melalui penyelarasan kebijakan, penguatan ekosistem industri, serta pengembangan proyek strategis di sejumlah wilayah. “Penambahan hidrogen hijau yang diagendakan pada 2026 harus mencapai lebih dari 199 ton per tahun,” kata Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Upaya pencapaian target tersebut dihadapkan pada tantangan regulasi, terutama terkait kepastian harga hidrogen untuk sektor energi. Selama ini, transaksi hidrogen untuk kebutuhan energi masih berjalan secara business-to-business karena belum tersedia harga acuan resmi, berbeda dengan sektor industri yang telah memiliki rentang harga.
Pemerintah tengah merevisi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 guna memasukkan skema harga hidrogen berbasis listrik sekaligus mendorong debottlenecking kebijakan. Selain itu, Kementerian ESDM juga menyiapkan Keputusan Menteri terkait pembangkit hibrida sebagai dasar pengaturan pemanfaatan kelebihan listrik.
“Salah satu kendala ada di regulasi, terutama soal harga. Kalau memproduksi hidrogen dari listrik, harganya berapa, ini belum terjawab. Untuk sektor energi belum ada harganya, sementara harga untuk industri sudah tersedia,” ujar Eniya.
Produksi hidrogen hijau saat ini memanfaatkan proses elektrolisis dari kelebihan daya pembangkit energi baru terbarukan, termasuk panas bumi dan pembangkit surya. Pemerintah juga melihat potensi hidrogen dari sumber alam, kelebihan listrik sistem, serta produk samping industri seperti chlor-alkali plant yang telah beroperasi di kawasan industri.
Kementerian ESDM telah meluncurkan Peta Jalan Hidrogen dan Amonia Nasional sebagai panduan pengembangan rantai pasok dan investasi. Dari peta jalan tersebut, pemerintah mengidentifikasi sekitar lima proyek hidrogen hijau yang tersebar di Sulawesi Utara, Ulubelu, Jawa Timur, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur.
“Proyek-proyek ini akan kita perjelas statusnya pada Juli nanti. Kalau tahun lalu masih sebatas penandatanganan nota kesepahaman, sekarang kita masuk ke tindak lanjut rencana aksi,” tutur Eniya.
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan hidrogen untuk sektor transportasi, meski masih memerlukan penyesuaian regulasi keselamatan. Saat ini, pemanfaatan hidrogen di dalam negeri masih didominasi industri pupuk, dengan minat awal dari sektor transportasi dan pembangkit yang mulai tumbuh.
Target pemasaran 199 ton hidrogen hijau pada 2026 sepenuhnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Pemerintah berharap penguatan regulasi dan kejelasan proyek mampu mempercepat pembentukan pasar hidrogen nasional sekaligus memperluas kontribusinya terhadap penurunan emisi karbon.
