5 hours ago
7
Petugas menata kursi ruangan kelas Sekolah Rakyat untuk jenjang SMA di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL), Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (8/3/2025). (ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengkritisi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menerbitkan kebijakan menambah jumlah siswa per kelas di sekolah menengah atas menjadi 50 orang. FSGI menilai rencana itu berpotensi menabrak aturan soal tata ruang kelas dan membuat kondisi belajar tak manusiawi.
Sekjen FSGI Fahriza Marta Tanjung mengingatkan aturan Kepala BSKAP Nomor 071/H/M/2024 terkait dengan Juknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar. Isinya pengecualian jumlah peserta didik per rombel dapat dilakukan jika keterbatasan jumlah sekolah yang dapat diakses peserta didik dalam suatu wilayah atau keterbatasan jumlah guru.
"Kami meragukan bahwa adanya keterbatasan jumlah sekolah yang dapat diakses karena kami menerima informasi masih banyak sekolah swasta yang kekurangan siswa," kata Fahriza kepada Republika, Senin (14/7/2025).
Fahriza menyebut kalau sekolah negeri tidak mampu menampung jumlah siswa yang lebih dari kapasitasnya, maka Pemerintah Jabar dapat menyalurkannya ke sekolah swasta. "Agar siswa dapat mengaksesnya maka Pemerintah Jabar dapat memberikan bantuan bagi sekolah swasta yang menerima kelebihan siswa tadi dengan afirmasi tertentu," ujar Fahriza.
Fahriza juga masih meragukan apakah mekanisme yang dijalankan Pemerintah Jabar dalam menentukan kondisi pengecualian jumlah peserta didik per rombel sudah memenuhi ketentuan yang ada di Peraturan BSKAP ini.
Fahriza menyinggung Peraturan BSKAP lainnya Nomor 048/H/KU/2023 tentang Juknis Standar Sarana Prasarana bahwa idealnya luas ruang kelas per siswanya adalah 2 meter persegi bujur sangkar. Artinya kalau ada 36 siswa maka dibutuhkan ruangan seluas 72 meter persegi dan untuk 50 siswa ruangan yang dibutuhkan 100 meter persegi.
"Apakah ketentuan ini bisa dipenuhi oleh sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat? Saya kira tidak, karena standar ruangan yang ada disekolah saat ini maksimal antara 64 meter persegi bujur sangkar sampai 72 meter persegi bujur sangkar," ucap Fahriza.
Selain itu, Fahriza menyoroti fasilitas sekolah yang bisa terdampak karena bertambah banyaknya siswa per kelas. "Belum lagi jika kita bicara bahan pembelajaran, alat pembelajaran, kelengkapan ruang kelas, ruang administrasi, ruang guru, toilet, kantin dan tempat bermain," ujar Fahriza.
Fahriza berharap kelayakan dalam proses belajar mengajar serius dipikirkan oleh pemerintah. "Jangan sampai tujuan pendidikan yang ingin memanusiakan manusia malah menjadi tidak manusiawi karena jumlah siswa yang bisa jadi over load," ucap Fahriza.
