loading...
Kebijakan Kepala BGN Sudaryono melakukan pembenahan internal dinilai menjadi langkah progresif dalam memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto/Dok.SindoNews
JAKARTA - Kebijakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono melakukan pembenahan internal, termasuk menertibkan dan mengevaluasi pejabat serta pegawai, dinilai menjadi langkah progresif dalam memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pembenahan sumber daya manusia (SDM) di internal BGN penting untuk memastikan program strategis pemerintah tersebut berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Hal itu disampaikan pengamat Kebijakan Publik sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Prof Trubus Rahardiansah P.
Baca juga: 504 Dapur MBG Ditutup Permanen, Kepala BGN: Sanitasi dan Higienisnya Tak Layak
"Menurut saya, ini merupakan satu langkah inovatif dalam membenahi tata kelola Program MBG. Dari sisi human resources, apa yang dilakukan Sudaryono sangat progresif," kata Trubus di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dia menyebut, pembenahan internal tidak cukup hanya dilakukan melalui penertiban pegawai. Pengawasan terhadap kualitas makanan yang sampai ke penerima manfaat juga harus diperkuat.
Salah satunya melalui pelibatan sekolah dalam memastikan makanan yang diterima siswa berada dalam kondisi layak konsumsi. BGN belakangan mendorong penguatan peran guru dan tenaga kependidikan dalam literasi gizi serta pengawasan makanan MBG.
Baca juga: BGN Targetkan 3,5 Juta Guru Ikut Program Literasi Gizi dan Keamanan Pangan
"Misalnya menu MBG sebelum dibagikan kepada anak-anak, guru harus melihat kualitasnya. Dapur SPPG juga harus memastikan makanan itu benar-benar layak. Selama ini persoalan menu secara terbuka belum banyak disentuh," ujarnya.
Trubus menilai pengawasan di tingkat sekolah dapat menjadi salah satu lapisan kontrol untuk mendeteksi makanan yang tidak sesuai standar sebelum dikonsumsi siswa. Namun, menurut dia, mekanisme tersebut tetap harus ditempatkan sebagai bagian dari sistem pengawasan yang lebih besar, bukan untuk menggantikan tanggung jawab pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Kalau kualitas makanannya tidak sesuai, harus cepat dikembalikan atau ditolak. Artinya, diperlukan penguatan peran guru, tetapi juga pengawasan yang tegas dari level bawah," katanya.
Trubus menambahkan, keberadaan SPPG seharusnya tidak hanya dipandang sebagai dapur penyedia makanan. SPPG juga memiliki potensi besar menjadi penggerak ekonomi masyarakat di sekitarnya.
