11 hours ago
9
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat mengisyaratkan tidak akan memperpanjang keringanan sanksi terhadap minyak dan produk petroleum Rusia, seiring upaya Washington meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Moskow.
Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, mengatakan kepada Associated Press bahwa peluang perpanjangan kebijakan pelonggaran tersebut semakin kecil.
“Saya rasa tidak akan ada perpanjangan lagi,” ujar Bessent, sebagaimana diberitakan AP dan Reuters kemarin. Ia menambahkan bahwa cadangan minyak Rusia yang sebelumnya tersimpan di laut dinilai telah berkurang secara signifikan.
Pernyataan tersebut mengindikasikan perubahan sikap Washington setelah sebelumnya memberikan ruang bagi penyelesaian transaksi energi yang telah berjalan sebelum sanksi diperketat.
Departemen Keuangan AS sebelumnya mengeluarkan lisensi umum yang mengizinkan transaksi terkait minyak Rusia yang telah dimuat ke kapal tanker sebelum 17 April. Lisensi tersebut berlaku hingga 16 Mei dan memungkinkan penyelesaian kontrak yang telah dimulai sebelumnya.
Namun, Bessent juga menepis kemungkinan penerbitan lisensi baru dalam waktu dekat, termasuk terkait penjualan minyak Iran yang saat ini masih berada di bawah pembatasan sanksi AS.
Pada 22 April, Bessent menyebut bahwa sejumlah negara telah meminta Washington untuk mempertimbangkan perpanjangan pelonggaran sanksi terhadap pembelian minyak Rusia. Meski demikian, belum ada indikasi bahwa permintaan tersebut akan diakomodasi.
Sementara itu, Menteri Energi AS, Chris Wright, sebelumnya menyatakan bahwa sanksi terhadap sektor energi Rusia kemungkinan akan diberlakukan kembali secara penuh setelah periode pelonggaran sementara berakhir.
Di sisi lain, Ukraina secara konsisten menentang setiap bentuk pelonggaran sanksi terhadap minyak Rusia, dengan alasan kebijakan tersebut dapat memperkuat kemampuan finansial Moskow dalam konflik yang masih berlangsung.
Langkah Washington ini berpotensi memperketat pasar energi global, mengingat Rusia merupakan salah satu eksportir minyak utama dunia. Pengurangan fleksibilitas dalam transaksi energi dapat memicu volatilitas harga, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan pasokan dari negara lain.
Di tengah dinamika tersebut, kebijakan energi AS tidak hanya mencerminkan tekanan ekonomi terhadap Rusia, tetapi juga menjadi bagian dari strategi geopolitik yang lebih luas dalam mengelola keseimbangan pasar energi global.
