Gibran Digugat ke MK, Aliansi Gibran Curiga Ada Agenda Pemakzulan

JAKARTA - Aliansi Gerakan Indonesia Berani (Gibran) merespons gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang diajukan Denny Indrayana ke Mahkamah Konstitusi (MK) . Ketua Umum Aliansi Gibran, Reyhan Restuansyah, menilai hasil Pilpres 2024 telah sah secara konstitusional.

Meski demikian, ia tetap menghormati hak demokrasi Denny Indrayana untuk mengajukan permohonan ke MK.
Namun Reyhan mempertanyakan waktu pengajuan gugatan tersebut yang dilakukan hampir dua tahun setelah Pilpres 2024 selesai.

“Saya kembali menegaskan hasil Pemilu 2024 itu adalah sah di mata konstitusi. Denny Indrayana harusnya paham akan hal itu, dan kenapa baru diributkan sekarang,” kata Reyhan dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (11/9/2026). Baca juga: Denny Indrayana Cs Gugat Hasil Pilpres 2024 ke MK: Minta Gibran Didiskualifikasi

Reyhan menduga gugatan tersebut tidak sekadar berkaitan dengan sengketa hasil pemilu. Ia mencurigai terdapat agenda politik yang lebih jauh, termasuk dugaan upaya pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka . “Saya menduga di balik pelaporan tersebut ada unsur pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” ujarnya.

Menurut Reyhan, hasil Pilpres 2024 telah melalui tahapan resmi penyelenggaraan pemilu dan penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, sengketa hasil Pilpres 2024 juga telah melalui mekanisme Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK.

Atas dasar itu, Reyhan mempertanyakan alasan gugatan kembali diajukan setelah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran berjalan hampir dua tahun. “Denny Indrayana ini kan seorang pakar hukum tata negara, harusnya lebih memahami aturan mekanisme pemilihan umum,” tandasnya.

Ia juga mempertanyakan apakah gugatan tersebut berkaitan dengan upaya mengganggu pemerintahan Prabowo-Gibran yang tengah berjalan. “Apa ada upaya melakukan penjegalan pemerintahan Prabowo-Gibran yang sedang membangun perekonomian Indonesia?” tuturnya.