6 hours ago
4
Warga antre membeli beras saat Gerakan Pangan Murah (GPM) di Mejobo, Kudus, Jawa Tengah, Jumat (14/2/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, lo JAKARTA — Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengimbau pemerintah daerah agar mewaspadai potensi kenaikan harga beras dan minyak goreng yang terpantau di sejumlah wilayah. Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif, terutama terkait pasokan dan distribusi dua komoditas utama tersebut.
“Untuk beras, sudah diputuskan akan dilakukan operasi pasar melalui program SPHP dan penyaluran bantuan beras. Itu sudah dimulai sejak Juni dan Juli,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 yang digelar secara hibrida di Kantor Pusat Kemendagri, Senin (16/6/2025).
Ia meminta pemda memusatkan perhatian pada empat komoditas yang harganya terpantau naik, yakni beras, minyak goreng, cabai merah, dan cabai rawit. “Fokus pada empat komoditas ini agar dalam waktu singkat kita bisa tekan harganya agar turun,” kata Tomsi.
Menurut data Kemendagri, harga beras di beberapa daerah zona 1, seperti Bandar Lampung, Surabaya, Dompu, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), bahkan menyentuh Rp15 ribu per kilogram. Kenaikan serupa juga terjadi pada minyak goreng, di mana Jakarta Pusat dan Bandung menjual di atas HET, masing-masing Rp17.667 dan Rp17.500 per liter.
“Begitu kita tahu pasokan berkurang, kita harus tahu harus bertindak apa. Jangan tunggu harga naik baru kita bergerak,” tegasnya.
Meski harga minyak goreng secara umum cenderung turun, Tomsi mengingatkan bahwa HET tetap menjadi patokan resmi. Ia menekankan tidak boleh ada toleransi terhadap harga yang melampaui HET, karena harga tersebut sudah ditetapkan pemerintah.
Untuk memperkuat pengawasan, Tomsi meminta Satgas Pangan Polri, khususnya di tingkat kabupaten/kota, aktif turun ke lapangan bersama pemda. “Fokus kita rutin mengecek langsung beras dan minyak goreng,” katanya.
