1 hour ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendorong pengetatan larangan dan pembatasan impor untuk melindungi industri gula nasional. Kebijakan ini dinilai mendesak di tengah anomali pasar saat produksi dalam negeri sulit terserap meski pasokan masih kurang.
Amran menilai persoalan gula tidak hanya soal defisit produksi, tetapi juga lemahnya tata niaga yang membuka celah masuknya gula rafinasi ke pasar konsumsi. Kondisi ini membuat gula dan molase hasil petani tertekan di tengah tingginya kebutuhan nasional.
“Nah ke depan memang lartas kami perjuangkan, karena ini terjadi bukan gula saja, Bu. Itu terjadi di susu, kemudian terjadi di kedelai,” kata Menteri Pertanian dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Kebutuhan gula nasional saat ini mencapai 6,7 juta ton, terdiri dari 3,9 juta ton untuk industri dan 2,8 juta ton untuk konsumsi rumah tangga. Sementara produksi gula kristal putih baru sekitar 2,67 juta ton, sehingga masih terdapat kekurangan pasokan lebih dari 4 juta ton.
Amran mengatakan, kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat sektor tebu nasional dari hulu hingga hilir. Gula dinilai memiliki posisi strategis, baik sebagai kebutuhan rumah tangga maupun bahan baku industri.
Amran juga menyoroti rendahnya produktivitas tebu domestik yang dipicu oleh dominasi ratoon tua yang tidak lagi produktif.
“Masalah pertama di pergulaan, itu masalah utamanya adalah ratoonnya, Bu. Itu 80 persen ratoon 10 atau pun 7, artinya umurnya 7 tahun, 10, bahkan 20,” kata Amran.
Ia menyebut sekitar 70 hingga 80 persen ratoon dalam kondisi rusak, sehingga produktivitas tebu nasional masih tertahan rendah. Saat ini produktivitas hanya sekitar 4,9 ton per hektare, jauh di bawah capaian sekitar 14 ton pada era 1930-an.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menyiapkan program bongkar ratoon seluas 100 ribu hektare per tahun. Pada 2025, anggaran sebesar Rp 1,7 triliun disiapkan melalui APBN dalam bentuk hibah untuk petani.
“Kami anggarkan 2025 itu Rp 1,7 triliun dan itu hibah APBN untuk bongkar ratoon untuk masyarakat. Kami yakin insya Allah kalau ini konsisten, tahun 2027 itu swasembada gula putih,” kata Amran.
Di sisi lain, Amran mengaku menerima banyak laporan terkait dugaan kebocoran gula rafinasi ke pasar konsumsi. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penyebab gula dan molase domestik sulit terserap.
“Satu sisi produksi kita kurang, tapi gulanya tidak bisa laku. Jadi produksi kita kurang, tapi molase tidak bisa laku. Yang terjadi di lapangan, Bu, kita buka saja, rafinasi banjir,” katanya.
Menurut Amran, situasi ini pada akhirnya menekan harga di tingkat petani. Karena itu, pengetatan lartas dinilai penting untuk menjaga keseimbangan pasar sekaligus melindungi daya saing komoditas pertanian nasional.
Pemerintah juga menyiapkan langkah hilirisasi melalui pengembangan etanol untuk menyerap molase. Upaya ini tengah dibahas bersama BUMN dan PTPN sebagai solusi jangka menengah.
