3 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, TRENGGALEK -- Pengembangan sektor energi di wilayah pesisir Jawa Timur dinilai perlu memiliki peta jalan (roadmap) yang terencana dan berpihak pada keberlanjutan ruang hidup nelayan. Tanpa perencanaan yang adil dan partisipatif, pembangunan energi berpotensi memicu de-nelayanisasi atau hilangnya mata pencaharian masyarakat pesisir.
Hal itu disampaikan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Timur, Mochamad Nur Arifin, saat menyoroti sejumlah proyek energi di pesisir utara dan selatan Jawa Timur yang dinilai belum memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi nelayan.
Menurut Arifin, pesatnya ekspansi sektor energi di kawasan pesisir seiring meningkatnya kebutuhan industri dan besarnya potensi wilayah belum diikuti oleh manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal.
“Manfaat yang diterima nelayan masih bersifat sementara dan didominasi pekerjaan berkeahlian rendah. Itu belum menyentuh peningkatan kesejahteraan secara struktural,” ujar Arifin, yang juga Bupati Trenggalek.
Ia mencontohkan pengembangan proyek kilang di wilayah pantai utara Jawa Timur. Dalam praktiknya, tenaga kerja lokal yang terserap sebagian besar merupakan pekerja kontrak jangka pendek di sektor keamanan dan kebersihan dengan jumlah yang terbatas.
“Itu pun sekitar seribuan orang saja dan tidak signifikan jika dibandingkan dampak ruang hidup yang hilang,” katanya.
Arifin menegaskan, pembangunan energi tidak boleh menghilangkan identitas dan mata pencaharian nelayan. Ia mendorong agar nelayan tetap memiliki akses terhadap sumber penghidupan, baik melalui jaminan ruang melaut maupun pengembangan perikanan budidaya yang lebih dekat dengan wilayah pesisir.
Dalam penguatan ekonomi lokal, ia menilai sektor UMKM dan jasa memiliki potensi besar sebagai penopang operasional industri energi. Namun hingga kini, keterlibatan nelayan masih terbatas pada tahap sosialisasi, belum masuk ke perencanaan bersama yang menjamin keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan kepentingan korporasi secara seimbang.
Jika kondisi ini terus berlanjut, Arifin mengingatkan potensi konflik sosial dan ketimpangan ekonomi akan semakin membesar.
“Nelayannya bisa dipaksa melaut lebih jauh dengan modal lebih besar. Ini memiskinkan mereka secara struktural,” ujarnya.
Ia menilai, praktik yang relatif lebih baik dapat dilihat pada skema yang dijalankan Paiton Energy melalui pemberian rumpon, pengembangan wisata pesisir, dan penguatan keterampilan yang tetap dekat dengan aktivitas nelayan.
Pendekatan tersebut, menurutnya, mampu menjaga peluang hidup nelayan tanpa mencabut mereka dari akar profesinya.
Arifin menegaskan bahwa nelayan tidak boleh diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai pemangku kepentingan. Ia mendorong investasi energi bersih dan berkelanjutan yang disertai jaminan pasokan energi bagi nelayan, baik untuk melaut maupun kegiatan budidaya.
Ia juga menekankan pentingnya menghitung biaya sosial sebagai investasi sosial dalam setiap proyek energi.
“Semakin besar investasi sosial yang dikeluarkan, semakin sehat pula neraca korporasi secara keseluruhan karena konflik bisa diminimalkan,” katanya.
Dalam jangka panjang, HNSI Jawa Timur mendorong penerapan valuasi ekonomi total dalam setiap proyek energi pesisir, yang tidak hanya menghitung potensi energi, tetapi juga jasa lingkungan serta potensi kehilangan yang ditimbulkan.
Skema bagi hasil ekonomi dalam bentuk golden share juga dinilai penting agar nelayan memiliki suara dalam pengambilan keputusan sekaligus memperoleh pendapatan pasif.
“Kawasan konservasi inti juga harus dilindungi bersama. Keseluruhan konsep ini kami sebut sebagai Blue Justice, yakni resiliensi antara pangan, energi, dan lingkungan untuk mewujudkan keadilan sosial masyarakat pesisir,” tutup Arifin.
sumber : Antara
