1 hour ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR – Target pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dinilai belum otomatis mendorong pertumbuhan industri panel surya nasional. Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai penguatan kepastian pasar, regulasi, dan rantai pasok domestik menjadi prasyarat agar pengembangan PLTS mampu menciptakan nilai tambah bagi industri nasional.
Pandangan tersebut disampaikan IESR dalam pembukaan Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 di Denpasar, Bali, Selasa (14/7/2026). Pada kesempatan yang sama, IESR meluncurkan laporan Peta Jalan Pengembangan Industri Rantai Pasok Fotovoltaik Surya Domestik di Indonesia.
Laporan tersebut menyebut Indonesia memiliki peluang membangun industri fotovoltaik yang terintegrasi. Namun, peluang itu akan sulit terwujud apabila pasar domestik belum berkembang dan arah kebijakan pemerintah belum memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa mengatakan pengembangan industri PLTS nasional perlu ditopang empat aspek utama, yakni pasar, kapasitas industri, sumber daya manusia, serta riset dan pengembangan.
Menurut Fabby, pemerintah perlu memperbesar penyerapan produk PLTS dalam negeri melalui skema pengadaan yang jelas, konsisten, dan bankable. Dari sisi industri, Indonesia juga perlu mempercepat pembangunan kapasitas produksi yang lebih terintegrasi, termasuk untuk wafer dan polysilicon.
“Dari sisi industri, Indonesia perlu mempercepat pengembangan kapasitas produksi yang lebih terintegrasi, termasuk wafer dan polysilicon. Dari sisi sumber daya manusia diperlukan tenaga kerja yang menguasai teknologi PLTS generasi terbaru, sedangkan dari sisi riset perlu diperkuat kolaborasi antara pemerintah, industri, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian,” kata Fabby.
Fabby menilai perubahan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), proses perizinan, dan pemberian insentif yang memerlukan waktu lama masih menjadi hambatan bagi investor. Karena itu, pemerintah didorong menghadirkan regulasi yang lebih stabil, transparan, dan memberikan kepastian usaha.
Dalam peta jalan tersebut, IESR merekomendasikan pengembangan industri PLTS dilakukan secara bertahap. Hingga 2030, pemerintah didorong memperkuat kapasitas produksi modul dan sel surya, mempercepat perizinan, serta menyediakan skema pembiayaan campuran bagi investasi manufaktur.
Pada periode 2030 hingga 2040, Indonesia dinilai perlu mulai membangun industri wafer dan polysilicon. Adapun hingga 2060, pengembangan diarahkan pada teknologi panel surya generasi baru, penguatan riset nasional, serta pembangunan sistem daur ulang modul surya.
Fabby mengatakan pengembangan energi surya juga perlu disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah. Bali, misalnya, dinilai berpotensi menjadi destinasi pariwisata rendah karbon berbasis energi surya, sementara Nusa Tenggara Barat (NTB) dapat mengembangkan ekosistem industri surya dan penyimpanan energi.
Adapun Nusa Tenggara Timur (NTT), yang memiliki potensi tenaga surya sekitar 369 GWp, dinilai berpeluang menjadi salah satu pusat energi terbarukan nasional. Daerah lain seperti Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua juga memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan ekonomi berbasis energi bersih.
“Setiap daerah perlu diberi ruang untuk berkontribusi sesuai potensi, kebutuhan, dan struktur ekonominya masing-masing. Pemerintah daerah juga perlu dilibatkan sejak awal dalam perencanaan, perizinan, identifikasi lokasi, pengembangan proyek, hingga pelibatan masyarakat dan dunia usaha,” ujar Fabby.
Dalam forum tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pemerintah provinsi menyiapkan peningkatan pasokan listrik hingga 2030 melalui pengembangan PLTS atap dan PLTS terapung. Salah satu proyek yang disiapkan adalah menjadikan Pulau Nusa Penida sebagai kawasan Green Island dengan target menggunakan 100 persen energi terbarukan pada 2030.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan provinsinya siap berkontribusi sekitar 10 GW dalam program nasional PLTS 100 GW. Adapun Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan pengembangan PLTS di wilayahnya akan diprioritaskan untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sekaligus mendukung sektor pertanian, perikanan, UMKM, hingga pariwisata.
