1 hour ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Mewujudkan kota global butuh biaya tinggi. Dalam lima tahun ke depan, Jakarta perlu dana pembangunan senilai Rp1.064 triliun. Angka ini tidak bisa dipenuhi hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperluas sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pembiayaan kreatif diperlukan untuk mengejar target Jakarta masuk dalam 50 besar kota global pada 2030 dan 20 besar pada 2045.
“Target kami Jakarta masuk Top 50 Global City pada 2030 dan Top 20 Global City pada 2045. Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta dalam lima tahun ke depan mencapai sekitar Rp1.064 triliun,” ujar Pramono dalam Investor Daily Roundtable di Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (30/6/2026).
Menurut dia, besarnya kebutuhan tersebut membuat pemerintah daerah tidak dapat menjadikan APBD sebagai satu-satunya sumber pendanaan. APBD tetap digunakan untuk membiayai layanan dasar dan perlindungan sosial, tetapi juga harus berfungsi sebagai pengungkit investasi serta kolaborasi.
Dari total kebutuhan pembiayaan, sekitar Rp657 triliun dialokasikan untuk 14 proyek strategis. Proyek tersebut antara lain Jakarta Sewerage System, pengembangan MRT sepanjang 62,1 kilometer, LRT sepanjang 57,8 kilometer, serta lebih dari 100 program pendukung kota global.
“Besarnya kebutuhan tersebut membuat pemerintah harus membuka berbagai sumber pendanaan baru agar pembangunan tetap berjalan secara optimal,” kata Pramono.
Pemprov DKI menyiapkan sejumlah instrumen pembiayaan, mulai dari obligasi daerah, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), hak penamaan atau naming rights, pembiayaan iklim, optimalisasi aset, investasi swasta, pembiayaan melalui BUMD, tanggung jawab sosial perusahaan, hingga pendanaan pemanfaatan ruang.
Pemerintah daerah juga sedang menyiapkan Jakarta Collaboration Fund sebagai wadah yang mempertemukan investor, lembaga keuangan, dunia usaha, dan mitra pembangunan.
“Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan Jakarta Collaboration Fund sebagai hub finansial daerah untuk menghimpun berbagai instrumen pembiayaan,” ujar Pramono.
Kebutuhan memperkuat pembiayaan alternatif juga dipengaruhi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) untuk Jakarta pada 2026. Pramono menyebut TKD turun sekitar Rp16 triliun atau 59,47 persen, dari Rp27,5 triliun menjadi Rp11,15 triliun.
Meski ruang fiskal menyempit, ia memastikan proyek transportasi massal, pengendalian banjir, penyediaan hunian, dan pelayanan publik tetap berjalan.
“Kemandirian fiskal semakin penting. Program strategis seperti MRT, LRT, Transjabodetabek, pengendalian banjir, penyediaan hunian, dan pelayanan publik harus tetap berjalan,” kata Pramono.
Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun
Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, Pemprov DKI juga menyiapkan rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun.
Dana tersebut direncanakan untuk membiayai proyek yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat, seperti transportasi, rumah sakit, sekolah, rumah susun, infrastruktur sumber daya air, pengendalian banjir, dan gedung pemerintahan.
Pramono mengatakan seluruh instrumen pembiayaan harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Pemerintah juga harus memastikan kewajiban pembayaran tidak mengurangi anggaran pelayanan dasar.
