2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mulai menyusun peta jalan dekarbonisasi sektor transportasi untuk menekan emisi karbon nasional dan memenuhi target net zero emission (NZE) pada 2060. Sektor transportasi menjadi fokus karena kontribusinya yang signifikan terhadap emisi gas rumah kaca dari sektor energi.
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY mengatakan, peta jalan dekarbonisasi transportasi ditargetkan rampung dan diterbitkan pada Mei 2026. Penyusunan roadmap tersebut dibahas dalam pertemuan lintas kementerian dan lembaga di Jakarta, Senin (26/1/2026).
“Tema yang kita bahas hari ini adalah dekarbonisasi transportasi di Indonesia. Ini isu yang penting dan mendesak karena dunia, termasuk Indonesia, menghadapi krisis iklim dan pemanasan global. Salah satu faktor yang sangat menentukan adalah bagaimana kita memproduksi dan menggunakan energi,” kata AHY.
Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris 2015 dan kembali menegaskan komitmen penurunan emisi dalam berbagai forum internasional. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen tersebut dalam Sidang Umum PBB pada September 2025, dengan target mencapai net zero emission pada 2060.
AHY menilai komitmen internasional tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret. Menurut dia, sektor transportasi memerlukan peta jalan yang jelas agar penurunan emisi berlangsung terukur dan konsisten.
Berdasarkan pemetaan pemerintah, sektor energi menjadi penyumbang emisi terbesar di Indonesia. Transportasi menyumbang sekitar 22 persen emisi sektor energi, dengan transportasi darat mendominasi hingga 89 persen. Transportasi laut, udara, dan perkeretaapian menyumbang porsi yang lebih kecil.
“Data ini menunjukkan tantangan terbesar ada pada transportasi darat, terutama karena pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus meningkat,” ujar AHY.
Pemerintah mendorong penguatan transportasi publik sebagai salah satu langkah utama. Pengembangan angkutan massal tidak hanya difokuskan di Jabodetabek, tetapi juga di kota-kota metropolitan lain. Bus, kereta api, dan moda transportasi massal lain dinilai perlu ditingkatkan kapasitas dan kualitas layanannya.
Selain itu, penggunaan bahan bakar yang lebih efisien dan rendah emisi pada kendaraan eksisting juga menjadi perhatian. Transisi bahan bakar dipandang penting dalam menekan emisi sebelum elektrifikasi transportasi berjalan lebih luas.
Tahapan berikutnya adalah pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai. Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan peningkatan jumlah kendaraan listrik dapat menurunkan jejak karbon transportasi secara signifikan dalam jangka menengah dan panjang.
“Jika proporsi kendaraan listrik meningkat, maka pada 2030 hingga 2045 dan seterusnya, emisi dari sektor transportasi dapat ditekan secara nyata,” ujarnya.
Perkeretaapian juga dipandang memiliki peran penting dalam dekarbonisasi. Kereta api dinilai mampu mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan menekan emisi dari pergerakan manusia dan barang.
Pemerintah melanjutkan pengembangan commuter line, kereta listrik, serta angkutan barang berbasis rel. Reaktivasi jalur rel yang tidak aktif juga masuk dalam agenda perluasan jaringan perkeretaapian nasional.
Terkait kereta cepat, AHY menyampaikan pemerintah fokus memastikan operasional kereta cepat Jakarta–Bandung berjalan optimal. Evaluasi dan restrukturisasi keuangan proyek tersebut terus dilakukan sebelum membahas rencana lanjutan ke rute Jakarta–Surabaya.
“Kita ingin memastikan seluruh aspek perencanaan matang agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” katanya.
Peta jalan dekarbonisasi transportasi ini akan menjadi dasar kebijakan nasional dalam menurunkan emisi sektor transportasi sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan.
