1 hour ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Universitas Budi Luhur (UBL), dan Chiba Institute of Science Jepang mengembangkan pemanfaatan drone untuk pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) serta peningkatan layanan publik. Langkah ini adalah tindak lanjut dari Hearings & Study Meetings on Project’s Implementation Plan for the Feasibility Study on UAS Line Operations in Indonesia yang membahas rencana implementasi operasional wahana udara nirawak (Unmanned Aerial System/UAS) di Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Provinsi Jawa Timur diwakili oleh Profesor Abdul Hamid, Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Jawa Timur. Pengembangan teknologi drone ini difokuskan pada kawasan Tahura di Jawa Timur sebagai lokasi uji coba. Tahura dinilai memiliki karakteristik geografis dan ekologis yang menantang sehingga membutuhkan sistem pemantauan yang cepat, akurat, dan efisien.
Profesor Abdul Hamid menjelaskan, penggunaan drone memungkinkan pemetaan vegetasi, identifikasi titik rawan kebakaran, serta deteksi aktivitas ilegal di kawasan konservasi dilakukan lebih efektif dibandingkan metode konvensional. “Dengan teknologi drone, proses monitoring yang sebelumnya memerlukan waktu berhari-hari kini dapat dilakukan dalam hitungan jam dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi,” katanya.
Drone generasi terbaru dari Jepang yang akan diuji coba pada akhir Januari mendatang memiliki kemampuan mengangkut beban antara 30 kilogram (kg) hingga 50 kg. Kapasitas tersebut memungkinkan drone digunakan tidak hanya untuk pengawasan lingkungan, tetapi juga mendukung operasi lapangan dan layanan darurat.
Dalam situasi bencana atau wilayah terisolasi, drone dapat dimanfaatkan untuk mengirimkan obat-obatan, makanan siap saji, serta logistik penting ke lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bobby Soemiarsono, menyatakan pemanfaatan drone di Tahura merupakan bagian dari strategi modernisasi layanan publik dan pengelolaan lingkungan. “Pemanfaatan drone ini diharapkan dapat mempercepat respons, meningkatkan akurasi pengawasan, dan memastikan konservasi berjalan lebih efektif,” katanya.
Selain untuk pengawasan, teknologi drone juga berpotensi mendukung manajemen kawasan alam, termasuk distribusi bibit tanaman, pengiriman peralatan ringan, serta pemantauan satwa liar. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap kerja sama ini dapat mendorong transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Meski demikian, pemerintah menegaskan pemanfaatan drone tetap akan memperhatikan aspek regulasi, keamanan penerbangan, perlindungan satwa, serta privasi. Kerja sama Jatim–Jepang ini diharapkan menjadi model pengelolaan kawasan konservasi berbasis teknologi yang dapat diterapkan di daerah lain di Indonesia.
