2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR — Pemerintah Malaysia melakukan perubahan besar dalam sistem pendidikan anak usia dini, termasuk mewajibkan pendidikan prasekolah bagi anak berusia lima tahun. Langkah ini merupakan bagian dari reformasi pendidikan yang lebih luas di bawah Rencana Malaysia ke-13 (RMK-13) serta Cetak Biru Pendidikan Nasional 2026–2035.
Di bawah kebijakan baru tersebut, anak-anak diwajibkan mengikuti pendidikan prasekolah mulai usia lima tahun. Perubahan ini bertujuan memperkuat keterampilan dasar serta meningkatkan kesiapan belajar anak sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.
Dilansir dari Malay Mail, Jumat (6/2/2026), gagasan mewajibkan prasekolah bagi anak usia lima tahun pertama kali muncul sebagai usulan dalam perencanaan jangka panjang pemerintah melalui RMK-13, yang menempatkan pendidikan anak usia dini sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Dalam rencana tersebut, pemerintah menguraikan berbagai langkah untuk memperluas akses prasekolah terutama di wilayah pedesaan dan komunitas kurang terlayani—serta memastikan seluruh anak mendapatkan fondasi kuat dalam literasi, numerasi, dan keterampilan sosial.
Pada November 2025, Kementerian Pendidikan mengonfirmasi tengah mengkaji aspek teknis dan operasional dari kewajiban prasekolah tersebut, sebagai persiapan penerapan secara nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
Dalam kebijakan ini, struktur usia pendidikan akan diterapkan sebagai berikut:
- Prasekolah (prasekolah): Wajib pada usia lima tahun; seluruh anak diharapkan mengikuti prasekolah setidaknya selama satu tahun pada usia tersebut.
- Tahun Satu (Sekolah Dasar): Usia masuk diturunkan menjadi enam tahun; mulai 2027, anak dapat masuk Tahun Satu pada usia enam tahun, meskipun orang tua tetap memiliki pilihan menunda hingga usia tujuh tahun apabila menilai anak belum siap.
Menurut Perdana Menteri, rencana yang semula dijadwalkan pada 2029 atau 2030 tersebut dimajukan guna membantu Malaysia mencapai target pendidikan dan pembangunan nasional. Laporan terbaru menunjukkan banyak anak saat ini memasuki sekolah dasar tanpa keterampilan dasar yang diharapkan oleh para guru, kesenjangan yang dinilai dapat diatasi melalui kehadiran prasekolah secara lebih awal.
Melalui kebijakan ini, pemerintah juga menargetkan pengurangan ketimpangan, dengan memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan dini melalui kewajiban prasekolah.
Sebagai persiapan, lembaga pemerintah seperti KEMAS (Jabatan Kemajuan Masyarakat) telah mulai meningkatkan infrastruktur prasekolah serta kapasitas tenaga pendidik. Perdana Menteri juga menginstruksikan Kementerian Keuangan dan Kementerian Ekonomi untuk segera mengambil langkah-langkah perbaikan fasilitas dasar.
Menanggapi kekhawatiran publik, Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek menyatakan bahwa kementeriannya akan menggunakan asesmen diagnostik untuk menentukan kesiapan anak memasuki sekolah dasar, dengan menyeimbangkan tuntutan akademik dan kebutuhan tumbuh kembang anak.
Ia menegaskan bahwa penerimaan anak usia enam tahun ke Tahun Satu pada 2027 bukan dimaksudkan untuk mendorong kompetisi akademik, melainkan memprioritaskan kesejahteraan, kesiapan, dan perkembangan anak. Fadhlina juga menyampaikan bahwa kebijakan ini berfokus pada perlindungan hak anak, dengan asesmen yang dilakukan secara holistik atau mencakup aspek emosional, kognitif, dan kemampuan belajar bukan semata-mata berdasarkan usia.
Kementerian Pendidikan turut melakukan pemetaan awal untuk mengidentifikasi negara bagian dan sekolah yang diperkirakan mengalami lonjakan permintaan, termasuk langkah proaktif seperti perekrutan guru kontrak dan perencanaan penambahan ruang kelas.
Menteri Pendidikan menegaskan bahwa kebijakan ini bukan proyek percontohan, melainkan inisiatif nasional yang dilaksanakan dalam lingkungan yang terkendali. Ia menekankan bahwa hanya anak-anak yang dinilai siap yang akan diberikan kesempatan masuk lebih awal ke Tahun Satu, dengan dukungan emosional dan psikososial guna membantu proses adaptasi terhadap pembelajaran formal.
Fadhlina menambahkan bahwa struktur pendidikan Malaysia tetap tidak berubah: seluruh siswa akan tetap menempuh enam tahun pendidikan dasar dan lima tahun pendidikan menengah, tanpa perpanjangan masa sekolah maupun dampak negatif terhadap jalur pendidikan secara keseluruhan.
