14 hours ago
12
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan, informasi yang beredar di media sosial dan aplikasi percakapan mengenai rekrutmen “Petugas Sensus Pertanian 2026” adalah hoaks dan tidak berasal dari Kementan.
Dalam informasi palsu tersebut, pelaku mencatut nama Kementan dan foto Mentan Amran Sulaiman dengan menawarkan lowongan kerja petugas sensus pertanian bagi lulusan SMA/sederajat dengan iming-iming gaji Rp 5 juta hingga Rp8 juta per bulan serta mengarahkan masyarakat untuk mengakses tautan pendaftaran tertentu.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch Arief Cahyono menegaskan, Kementan tidak pernah membuka rekrutmen sebagaimana yang tercantum dalam informasi tersebut.
“Informasi mengenai rekrutmen Petugas Sensus Pertanian 2026 yang beredar dipastikan tidak benar atau hoaks. Kementan tidak pernah menerbitkan pengumuman tersebut dan tidak pernah bekerja sama dengan pihak mana pun untuk melakukan rekrutmen melalui tautan yang beredar,” tegas Arief di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Arief menjelaskan, masyarakat perlu lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Terutama, yang menawarkan pekerjaan dengan proses pendaftaran yang tidak jelas dan mengarahkan calon pelamar ke tautan di luar kanal resmi pemerintah.
“Kami mengimbau masyarakat tidak mengklik tautan tersebut, tidak memberikan data pribadi, serta tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Seluruh informasi resmi Kementan hanya disampaikan melalui website dan akun media sosial resmi Kementerian Pertanian,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arief menyatakan pelaksanaan sensus nasional merupakan kewenangan instansi berwenang dan setiap informasi rekrutmen petugas sensus selalu diumumkan melalui kanal resmi pemerintah terkait.
Beberapa lembaga pemeriksa fakta juga telah menyatakan narasi rekrutmen Petugas Sensus Pertanian yang beredar merupakan informasi palsu dan berpotensi menjadi modus penipuan.
Menurut Arief, penyebaran informasi palsu yang mencatut nama dan logo instansi pemerintah tidak hanya merugikan masyarakat, juga dapat dimanfaatkan untuk pencurian data pribadi maupun tindakan penipuan lainnya.
“Kami meminta masyarakat selalu melakukan pengecekan informasi melalui kanal resmi Kementan sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi yang mengatasnamakan Kementan. Jangan mudah tergiur janji gaji besar atau proses rekrutmen yang tidak jelas sumbernya,” katanya.
Kementan mengajak masyarakat bersama-sama memerangi hoaks dengan meningkatkan literasi digital dan memastikan setiap informasi yang diterima berasal dari sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
