2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menunjukkan perhatian serius terhadap konflik antara manusia dan gajah yang telah berlangsung cukup lama di kawasan penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung. Presiden menegaskan kepeduliannya terhadap kesulitan masyarakat serta menyatakan komitmen untuk mendukung penyediaan sumber daya dalam pembangunan pembatas permanen antara kawasan konservasi dan permukiman warga.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal (Mirza), yang menyebut bahwa Presiden memandang konflik gajah dan manusia sebagai persoalan kemanusiaan sekaligus konservasi yang harus ditangani secara berkelanjutan.
“Presiden Prabowo sangat prihatin terhadap konflik manusia dan gajah yang cukup lama terjadi di Way Kambas. Presiden merasakan kesulitan masyarakat dan menyatakan komitmennya untuk mendukung penyediaan sumber daya dalam pembangunan batas permanen antara kawasan Taman Nasional Way Kambas dan permukiman warga,” ujar Gubernur Mirza.
Gubernur Mirza menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung sejak 2025 telah mendorong pembangunan pembatas permanen sebagai solusi jangka panjang untuk menekan konflik satwa liar. Upaya tersebut diarahkan pada pembangunan penghalang yang tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga menjaga keberlangsungan habitat gajah Sumatera di dalam kawasan konservasi.
“Pendekatan yang kami dorong adalah pembatas permanen yang berkelanjutan dan sesuai kaidah ekologi. Tujuannya jelas: melindungi warga sekaligus memastikan gajah tetap berada di habitat alaminya,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK) terus memperkuat strategi terpadu dalam mitigasi konflik gajah dan manusia. Kepala Balai TNWK, MHD Zaidi, menegaskan bahwa penanganan konflik tidak dapat lagi dilakukan secara parsial, melainkan melalui kombinasi penguatan infrastruktur fisik dan pemulihan kualitas habitat.
Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari patroli intensif, pemasangan GPS collar pada gajah liar, pemanfaatan gajah jinak untuk penggiringan, hingga pengamanan kawasan melalui sinergi dengan Masyarakat Mitra Polhut (MMP), TNI, dan Polri.
Ke depan, TNWK merencanakan penguatan infrastruktur pengamanan kawasan, meliputi pembangunan tanggul dan kanal, pagar pengaman, tembok penahan tanah, serta pembatas permanen di sepanjang batas alam sungai. Infrastruktur ini dirancang sebagai barrier permanen untuk mengendalikan pergerakan gajah agar tetap berada di dalam kawasan taman nasional.
Selain pendekatan fisik, Balai TNWK juga melakukan pemulihan ekosistem secara berkelanjutan. Sepanjang 2021–2024, rehabilitasi kawasan telah dilakukan seluas 1.286,84 hektare guna memastikan ketersediaan pakan dan ruang jelajah satwa.
Gubernur Mirza menegaskan bahwa perhatian dan komitmen Presiden Prabowo menjadi momentum penting untuk mempercepat penyelesaian konflik gajah dan manusia di Way Kambas secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Ini adalah langkah besar yang menunjukkan negara hadir—mendengar keluhan masyarakat dan mendorong solusi yang adil bagi manusia dan alam,” pungkasnya.
