6 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) merespons situasi yang memanas di Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Israel dan Iran. Perang yang kian memanas dikhawatirkan dapat berdampak pada rantai pasok minyak mentah dari negara-negara di kawasan Teluk. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengungkapkan bahwa perusahaan telah meningkatkan kewaspadaan serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap isu ini.
"Termasuk dengan kapal-kapal tanker Pertamina, khususnya yang mengangkut minyak mentah ke Indonesia, kami sudah memantau melalui Pertamina International Shipping. Seluruh kapal, khususnya yang berlayar di rute internasional, dalam kondisi aman," kata Fadjar di Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Ia menambahkan, situasi saat ini sangat dinamis dan berpotensi berubah sewaktu-waktu, terlebih para pihak yang terlibat dalam konflik terus saling melontarkan ancaman. Oleh karena itu, Pertamina telah menyiapkan jalur alternatif apabila konflik mengganggu distribusi atau pelayaran kapal perusahaan.
"Itu melalui beberapa titik yang kami harapkan tidak mengganggu pasokan minyak dari Timur Tengah dan sekitarnya ke Indonesia," ujar Fadjar.
Terkait pasokan, Pertamina, kata dia, memiliki banyak sumber minyak mentah, tidak hanya dari satu negara. Sistem pengadaannya fleksibel jika terjadi hambatan di satu titik.
"Kami mempunyai alternatif sumber yang bisa dijadikan pasokan energi. Jadi kami memastikan pasokan energi ke Indonesia tetap aman," ujar Fadjar.
Salah satu isu yang mengemuka dalam konflik ini adalah ancaman Iran untuk menutup Selat Hormuz. Praktisi industri minyak dan gas bumi (migas), Hadi Ismoyo, menilai bahwa jika ancaman tersebut menjadi kenyataan, maka sekitar 20 persen pasokan minyak dari kawasan Teluk akan terdampak. Negara-negara Teluk meliputi Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Menurutnya, meski ada jalur alternatif melalui Laut Merah, jalur tersebut bisa terganggu oleh kelompok Houthi.
"Sehingga minyak dunia akan terkerek naik secara signifikan. Otomatis, karena formula harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) juga mengacu pergerakan harga minyak dunia, maka ICP juga akan naik signifikan," kata Sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) periode 2016–2022 itu kepada Republika.co.id, Ahad (15/6/2025).
Jika eskalasi konflik terus meningkat, lanjut Hadi, harga minyak akan bergerak ke koridor kesetimbangan baru, dengan rata-rata tahunan di kisaran 75–85 dolar Amerika Serikat (AS) per barel.
"Bahkan kalau pihak-pihak terkait seperti PBB, Amerika Serikat, Rusia, China, dan Gulf Cooperation Council (GCC/negara-negara Teluk) sendiri tidak bisa menghentikan perang ini, maka koridor baru itu pun bisa terlampaui," ujar Hadi.
Indonesia, menurutnya, jelas terdampak situasi global tersebut. Apalagi, negara ini masih tergolong sebagai importir minyak dunia, dengan lebih dari separuh kebutuhan nasional dipenuhi dari impor.
Dalam berbagai kesempatan, Hadi menyuarakan perlunya perubahan kebijakan secara bertahap dari penggunaan bahan bakar minyak ke gas.
"Program konversi BBM/LPG ke gas yang digagas sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), seharusnya dihidupkan kembali supaya kita terbebas dari ketergantungan impor BBM dan LPG," kata dia.
Ia menilai Indonesia memiliki cadangan gas yang cukup besar, sementara cadangan minyak dan LPG terbatas. Oleh karena itu, ia mendorong pembangunan infrastruktur gas secara agresif, seperti Floating Regasification Storage Unit (FRSU), jaringan pipa transmisi dan distribusi—baik konvensional maupun virtual.
Upaya tersebut bertujuan membawa gas dari Indonesia Timur seperti Tangguh III, Kasuri, Masela, Geng North, IDD, dan Andaman Sea Gas Discovery ke pusat-pusat industri di Pulau Jawa.
Selain substitusi sumber daya, opsi lain adalah optimalisasi peningkatan lifting migas guna mengurangi volume impor. Ini merupakan salah satu target dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
