4 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penguatan sektor pertanian dan koperasi dinilai menjadi salah satu kunci untuk membangun kemandirian ekonomi nasional. Pengalaman Indonesia mencapai swasembada pangan pada 1984 serta peran Koperasi Unit Desa (KUD) pada masa itu disebut dapat menjadi pelajaran dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.
Pandangan tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional Kepemimpinan Soeharto yang digelar di Universitas Trilogi, Jakarta, Rabu (24/6/2026). Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, sejumlah kebijakan pada era Presiden ke-2 RI HM Soeharto masih relevan untuk dikaji dalam konteks pembangunan nasional.
"Salah satunya adalah kebijakan di sektor pertanian. Sebagaimana diketahui, Indonesia berhasil swasembada pangan di tahun 1984. Yang tadinya kita kelaparan, menjadi swasembada pangan. Itu prestasi yang luar biasa," kata Fadli Zon kepada awak media usai acara.
Menurut dia, keberhasilan tersebut ditopang program Revolusi Hijau yang mendorong modernisasi pertanian dengan fokus pada peningkatan produksi pangan, khususnya padi. Pada periode yang sama, pemerintah juga mengembangkan Koperasi Unit Desa sebagai sarana penguatan ekonomi berbasis pertanian.
"Dan saat itu, Pak Harto menggerakkan KUD (Koperasi Unit Desa) dengan berfokus pada pertanian. Di zaman Pak Harto pun, industrialisasi dan investasi mulai bergerak di Indonesia," ujarnya.
Fadli menilai pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) saat ini memiliki kesamaan dengan konsep KUD, meski cakupan kegiatannya lebih luas karena menyentuh berbagai sektor ekonomi masyarakat desa.
"KDMP ini ditujukan untuk menggerakan perekonomian desa, dengan membuka akses bagi petani, nelayan, pekebun, pedagang kecil, untuk bisa meletakkan produknya disana dan mereka bisa mendapatkan harga yang pantas dari hasil mereka tersebut. Koperasi itu kekuatannya kan kebersamaan, mereka bisa menentukan harga produknya," katanya.
Ia menambahkan, model koperasi yang kuat juga dapat ditemukan di Jepang melalui JA Zen-Noh yang memiliki peran penting dalam mendukung sektor pertanian dan ekonomi pedesaan. “Awalnya, pasti akan ada penyesuaian dan permasalahan. Tapi itu bisa diselesaikan dengan baik," ujar Fadli.
Selain sektor pertanian dan koperasi, Fadli juga menyinggung peran Indonesia dalam hubungan internasional pada era Soeharto, termasuk keterlibatan di ASEAN, APEC, dan Gerakan Non-Blok.
"Kita bisa melihat, keterlibatan Pak Harto di ASEAN, APEC, maupun Gerakan Non Blok. Bahkan Pak Harto juga dicatat sebagai mediator dalam berbagai konflik antar negara, di Kamboja maupun Philipina," katanya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menilai Soeharto memiliki kontribusi besar dalam perluasan akses pendidikan dasar di Indonesia. Menurut dia, program pembangunan SD Inpres membantu menurunkan angka buta aksara pada masa tersebut.
"Dengan program pendidikan dasarnya saat itu, terutama SD Inpres-nya, yang dibangun di seluruh Indonesia, Indonesia bisa bebas 3B, buta aksara, buta angka, dan buta pengetahuan dasar. Inilah jasa-jasa beliau yang tak bisa kita abaikan," kata Abdul Mu'ti.
