2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menghendaki penyamarataan masa antrean haji menjadi 26 tahun di seluruh provinsi. Akibatnya, sejumlah daerah terdampak pengurangan kuota haji untuk tahun 2026 M/1447 H.
Menurut Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, wilayah yang dipimpinnya akan turut terdampak kebijakan dari pemerintah pusat itu. Karena itu, ia meminta kepada Kemenhaj RI agar mempertimbangkan ulang rencana penyamarataan masa tunggu keberangkatan haji.
"Kepada Kementerian Haji, diharapkan ada evaluasi. Kalau bisa, jangan tahun ini (kebijakan tersebut diterapkan). Tahun depan saja (2027) dimulainya karena banyak calon jamaah haji yang sudah melaksanakan manasik," ujar Abdusy Syakur kepada Republika, Kamis (13/11/2025).
Ia mengingatkan, banyak calon jamaah haji yang telah melakukan persiapan untuk keberangkatan ke Tanah Suci pada 2026 M/1447 H. Jika keberangkatannya diundur, mereka tidak hanya akan bersedih, tetapi juga terpaksa melakukan persiapan ulang dari awal.
Abdusy Syakur mengungkapkan, wilayah tetangga semisal Kabupaten Tasikmalaya juga terdampak. Karena itu, pihaknya akan bersama dengan Bupati Tasikmalaya bersurat kepada Kemenhaj RI dalam waktu dekat.
"Saya berharap bisa direspons dengan baik dan bisa dipahami bahwa kami tidak menolak (kebijakan Kemenhaj RI), tapi berharap tolong ditunda supaya masyarakat bisa melakukan penyesuaian," ucap Abdusy Syakur.
Kuota haji tahun 2026 M/1447 H untuk Kabupaten Tasikmalaya ditetapkan sebanyak 309 orang pada tahun sebelumnya, besaran kuota itu jauh lebih tinggi, yakni 1.399 orang.
Terpisah, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin berharap, kebijakan baru dari Kemenhaj RI perihal penyamarataan masa tunggu calon haji tidak diberlakukan mulai 2026, melainkan ditunda hingga 2027.
Ia menilai, penerapan kebijakan itu terlalu mendadak sehingga berpotensi memberatkan calon jamaah haji, khususnya yang berasal dari Kabupaten Tasikmalaya. Sebab, banyak di antara mereka telah mempersiapkan keberangkatan ke Tanah Suci sejak jauh-jauh hari.
