loading...
Bupati Indramayu Lucky Hakim angkat bicara terkait perjalanannya ke Jepang yang viral di media sosial setelah disentil oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. FOTO/TOISKANDAR
INDRAMAYU - Bupati Indramayu Lucky Hakim akhirnya angkat bicara terkait perjalanannya ke Jepang yang viral di media sosial setelah disentil oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dalam keterangannya pada Selasa (8/4/2025) siang, Lucky mengakui kesalahannya dan siap memberikan klarifikasi kepada pihak terkait.
Dalam acara halal bihalal bersama Aparatur Sipil Negara (ASN), Lucky menjelaskan, dirinya berlibur ke Jepang bersama keluarga sejak 2 April, tepat saat cuti Lebaran berlangsung. Namun, ia mengaku tidak menyadari bahwa berdasarkan surat edaran yang berlaku, kepala daerah tidak diperkenankan bepergian selama masa cuti tersebut.
Lucky menyebut bahwa ia telah berusaha mengajukan surat izin, namun permohonannya ditolak karena dikirimkan di luar jam kerja. Ia pun mengakui bahwa kurangnya diskusi dengan pejabat di lingkungannya membuatnya tidak memahami sepenuhnya aturan yang berlaku. Meskipun demikian, sebagai bentuk tanggung jawabnya, ia memutuskan untuk memajukan kepulangannya yang semula dijadwalkan pada 11 April menjadi 6 April agar tidak bolos kerja dan dapat kembali melayani masyarakat.
"Saya kurang teliti dalam memahami penolakan perizinan yang diajukan staf saya. Saya juga sudah berdiskusi dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan siap memberikan klarifikasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," ujar Lucky Hakim.
Terkait kemungkinan sanksi yang akan diterimanya, Lucky menyatakan kesiapannya menerima konsekuensi, meskipun ia menegaskan bahwa tidak ada niatan untuk melanggar aturan yang telah ditetapkan.
Sebelumnya, unggahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyoroti liburan Lucky Hakim ke Jepang saat cuti Lebaran sempat menjadi viral di media sosial. Dalam unggahannya, Dedi berseloroh, "Nanti kalau ke Jepang lagi, bilang lagi ya," yang kemudian mendapat berbagai tanggapan dari warganet.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan memicu perbincangan luas mengenai disiplin kepala daerah dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam momen penting seperti masa cuti Lebaran. Kini, publik menanti langkah selanjutnya dari Kemendagri terkait klarifikasi yang akan diberikan oleh Bupati Indramayu tersebut.
(abd)
