MUI: Keselamatan Jamaah Prioritas Utama dalam Penambahan Kuota Haji

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Shofiyullah Muzammil mengatakan prinsip hifdzun nafs atau menjaga keselamatan jiwa jamaah haji di Makkah, terutama saat berada di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), harus diutamakan oleh pemerintah.

Ia menjelaskan prinsip hifdzun nafs merupakan satu kesatuan integral dengan syarat istithaah (kemampuan) yang disepakati ulama mazhab sebagai syarat wajib haji. Syarat wajib istithaah mencakup kesehatan fisik, keamanan perjalanan, serta kecukupan bekal untuk menjalankan ibadah tanpa membahayakan diri maupun keluarga.

“Semua kewajiban syariat haji pada hakikatnya untuk kemaslahatan hamba, bukan sebaliknya. Keselamatan jiwa adalah nomor satu dalam ajaran Islam. Dalam kondisi darurat, semua yang pada awalnya dilarang bisa menjadi boleh dan bahkan harus dilakukan jika keselamatan jiwa menjadi taruhannya,” ujar Kiai Shofi saat dihubungi, Jumat (23/1/2026).

Dalam konteks penambahan kuota haji, menurutnya, keselamatan jiwa jamaah haji juga harus menjadi pertimbangan utama. Bahkan, jika pemerintah tidak mampu menjaga keselamatan jamaah haji dengan berbagai fasilitas pendukung ibadah, khususnya di Muzdalifah, Arafah, dan Mina, maka penambahan kuota dengan tujuan mengurangi antrean tidak lagi menjadi prioritas.

“Jika pemerintah tidak bisa menjaga keselamatan jamaah haji dengan fasilitas yang memadai, terutama di Muzdalifah, Arafah, dan Mina, maka penambahan kuota untuk mengurangi antrean bukan lagi faktor penting untuk dipertimbangkan. Kewajiban haji gugur apabila tidak terpenuhi syarat keselamatan (istithaah),” katanya.

Ia mengutip pandangan Imam Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat yang menegaskan seluruh kewajiban syariat yang mengancam keselamatan jiwa dapat gugur atau ditangguhkan pelaksanaannya. Kiai Shofi menambahkan, apabila terdapat penambahan kuota haji, maka pemerintah juga harus menambah fasilitas guna menjamin keselamatan jamaah haji.