Pantura Rusak karena Mobil Gede, KDM Usulkan Jalan Nasional Dikelola Pemprov Jabar

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan kepada pemerintah pusat agar jalan nasional di wilayah Jawa Barat dikelola pemerintah kota dan kabupaten. Langkah itu dilakukan untuk memudahkan perbaikan dan perawatan saat mengalami kerusakan.

"Di setiap kota itu pasti ada jalan nasional yang lewat kota. Seluruh jalan nasional itu nanti diserahkan ke provinsi dan sebagian diserahin ke kabupaten kota," ucap dia belum lama ini.

Ia mencontohkan Jalan Pasteur dan Jalan Soekarno Hatta di Kota Bandung merupakan jalan nasional dapat diserahkan kepada Pemkot Bandung. Dedi mengatakan pengalihan kelola itu dilakukan agar memudahkan dalam perawatan dan perbaikan jalan.

Gubernur yang akrab disapa KDM ini melanjutkan pengalihan jalan nasional ke daerah otomatis akan mengubah status menjadi jalan provinsi maupun kabupaten dan kota. Dengan itu, diharapkan pemerintah pusat fokus memperbaiki Jalan Pantura.

KDM menilai pemerintah kabupaten dan kota tidak akan keberatan terkait wacana itu karena untuk kepentingan daerah. "Kenapa harus diserahin ke kabupaten, kota dan diserahin ke provinsi, orang kalau lewat jalan itu goreng (jelek). Rakyat tidak akan lagi ngomong bahwa itu jalan nasional namun bupati yang ngomong itu jalan nasional," kata mantan bupati Purwakarta itu.

Jalan Pantura merupakan jalan penghubung antar provinsi. Ia mengaku akan segera memanggil kepala balai jalan dan lainnya untuk membahas hal itu.

"Bahasa kasar begini kalau jalan ke pusat kota yang pakai mobilnya pun adalah mobil-mobil yang di kota itu, bayar pajaknya di kota itu, gak ada masalah gitu loh. Tapi kalau jalan penghubung antara Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang mobilnya gede-gede dari tempat lain kemudian menggunakan dana kita, gak pas karena mereka bayar pajak kendaraannya juga, tidak di sini gitu loh," ungkap dia.