REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 48,8 triliun hingga 31 Mei 2025, atau setara 32,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Capaian tersebut melambat dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 70,5 triliun atau 46,3 persen dari target.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025 di Jakarta, Selasa (17/6/2025), menjelaskan perlambatan penyaluran bansos disebabkan oleh sifat program yang bersifat triwulanan.
“Sejumlah belanja memang belum terealisasi, karena belanjanya itu sifatnya tiga bulanan. Jadi, mungkin di bulan Maret dan April telah dibelanjakan, tapi pada Mei belum ada belanja lagi,” ujar Suahasil.
Namun, ia memastikan akan ada akselerasi penyaluran bansos pada Juni, termasuk untuk bansos yang datanya sedang diselaraskan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Kementerian Sosial.
“Kami cek juga dengan Kemensos. Sisa penyaluran bantuan sosial berupa Kartu Sembako maupun Program Keluarga Harapan (PKH) triwulan II-2025 akan diselesaikan di Juni ini, jadi memang belum terekam di bulan Mei,” tambahnya.
Untuk mempercepat penyaluran, pemerintah akan memperkuat kerja sama dengan bank-bank anggota Himbara.
Adapun penyaluran belanja negara secara keseluruhan mengalami percepatan pada Mei 2025, dengan realisasi sebesar Rp 1.016,3 triliun atau 28,1 persen dari target Rp 3.621,3 triliun. Nilai tersebut naik sekitar Rp 200 triliun dari April yang sebesar Rp 806,2 triliun.
Belanja pemerintah pusat (BPP) terserap sebesar Rp 694,2 triliun atau 25,7 persen dari target, terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 325,7 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 368,5 triliun.
Pendapatan negara per Mei 2025 tercatat sebesar Rp 995,3 triliun atau 33,1 persen dari target APBN Rp 3.005,1 triliun. Pertumbuhan pendapatan melambat dibandingkan April, dengan kenaikan Rp 184,8 triliun dalam sebulan, sedangkan pada April sempat bertambah hampir Rp 300 triliun. Dengan demikian, APBN mencatat defisit sebesar Rp 21 triliun atau 0,09 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada Mei 2025.
sumber : Antara