3 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport-McMoRan (FCX) di Papua hingga 2061 disebut menjadi bagian dari paket kesepakatan dagang resiprokal Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Pengamat ekonomi politik internasional dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof Muhammad Faris Al-Fadhat, menilai, hal itu berpotensi mempersempit ruang negosiasi Indonesia di masa depan. Sebab, lanjut dia, perpanjangan IUPK tersebut dapat membuat posisi tawar RI terhadap AS menjadi lebih terbatas.
Sebelum adanya wacana perpanjangan kembali ini, jelas Faris, IUPK Freeport akan berakhir pada tahun 2041. Momentum itu semestinya bisa menjadi ruang negosiasi strategis bagi Indonesia untuk memperkuat penguasaan dan memperbaiki skema kerja sama.
"Menurut saya, ini sebenarnya memperkecil negosiasi kita, negosiasi untuk menguasai lebih banyak (saham) Freeport meskipun sekarang sudah dominan dikuasai oleh BUMN kita. Dengan perpanjangan ini, menjadi lebih kecil ruang bagi kita untuk melakukan negosiasi," ujar Faris kepada Republika, akhir pekan lalu.
"Jadi, AS sudah mengunci terlebih dahulu bahwa ini (izin tambang untuk Freeport) diperpanjang lagi hingga 2061, dengan skema yang masih sama seperti sebelumnya," sambung dia.
Akademisi UMY tersebut menilai, meskipun saat ini kepemilikan saham Freeport sudah dominan berada di tangan BUMN Indonesia, perpanjangan kontrak jangka panjang tetap memiliki implikasi geopolitik dan ekonomi yang signifikan. Dalam konteks hubungan dagang, keputusan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari paket kesepakatan yang lebih luas.
Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia dan FCX, perusahaan tambang asal AS, telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait perpanjangan IUPK di Grasberg, Papua Tengah.
Perpanjangan tersebut berlaku selama 2041-2061. Rosan mengatakan, nilai investasi dalam perpanjangan tersebut mencapai 20 miliar dolar AS untuk periode 20 tahun ke depan.
Terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, perpanjangan IUPK Freeport di Papua menjadi upaya untuk eksplorasi cadangan baru. Hal itu pun sekaligus menjadi strategi peningkatan pendapatan negara.
Ia menyebut, puncak produksi Freeport diperkirakan akan terjadi pada tahun 2035. Karena itu, perpanjangan IUPK akan menjaga keberlanjutan produksi.
“Secara kebetulan, puncak produksi Freeport itu puncak-puncaknya 2035. Kita tahu bahwa konsentrat Freeport sekarang memproduksi satu tahun pada saat belum terjadi musibah itu mencapai 3,2 juta ton biji konsentrat tembaga, yang menghasilkan kurang lebih sekitar 900 ribu lebih tembaga dan kurang lebih sekitar 50 sampai 60 ton emas,” kata Bahlil dalam jumpa pers yang dipantau Antara dari Jakarta pada Jumat (20/2/2026).
“Oleh karena tahun 2035 adalah puncaknya (produksi), maka kita berpandangan bahwa penting untuk kita mencari solusi dalam rangka eksistensi dan keberlanjutan usaha di Timika, di Papua,” sambung dia.
