8 hours ago
10
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Ahli Perpipaan Minyak dan Gas Bumi Indonesia (IAPMIGAS) mendorong percepatan pengembangan gas bumi sebagai penopang ketahanan energi nasional melalui peluncuran dokumen kebijakan bertajuk Roadmap Akselerasi Peran Gas Bumi sebagai Energi Transisi Guna Kedaulatan Energi Indonesia. Dokumen tersebut memuat sejumlah rekomendasi strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan daya saing sektor gas bumi.
Ketua IAPMIGAS, Rosa Permata Sari, mengatakan gas bumi memiliki posisi penting dalam mendukung ketahanan energi sekaligus menjadi energi transisi menuju sistem energi yang lebih bersih. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena masih menghadapi berbagai tantangan.
"Gas bumi memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mendukung proses transisi energi Indonesia. Melalui policy brief ini, IAPMIGAS berupaya menghadirkan rekomendasi yang konstruktif dan implementatif untuk mempercepat pengembangan infrastruktur, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan daya saing sektor gas bumi nasional," ujar Rosa dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).
Menurut IAPMIGAS, meningkatnya kebutuhan energi nasional dan komitmen Indonesia menurunkan emisi karbon menjadikan gas bumi sebagai energi transisi yang semakin strategis. Meski demikian, pengembangannya masih terkendala keterbatasan infrastruktur, ketidakseimbangan antara lokasi pasokan dan pusat permintaan, serta belum optimalnya harmonisasi regulasi dan kepastian investasi.
Untuk menjawab persoalan tersebut, IAPMIGAS bersama unsur pemerintah, industri, akademisi, dan asosiasi profesi menyusun sejumlah rekomendasi yang dirangkum dalam dokumen peta jalan tersebut.
Salah satu rekomendasi utama ialah percepatan integrasi infrastruktur gas bumi nasional melalui penyelesaian proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan jaringan pipa transmisi dan sistem distribusi yang saling terhubung. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan konektivitas antara sumber pasokan dengan wilayah-wilayah pengguna gas.
Selain itu, IAPMIGAS mendorong optimalisasi rantai nilai gas bumi melalui sinkronisasi sisi pasokan dan permintaan agar pemanfaatan infrastruktur menjadi lebih efisien. Pengembangan fasilitas LNG, terminal regasifikasi, dan jaringan distribusi juga dinilai perlu dipercepat untuk meningkatkan fleksibilitas sistem gas nasional.
Rekomendasi lainnya adalah percepatan program substitusi LPG melalui pembangunan jaringan gas rumah tangga dan pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG). Program tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG sekaligus menekan beban subsidi energi.
Di sisi lain, IAPMIGAS menilai penguatan standardisasi, aspek keselamatan, serta keandalan teknis infrastruktur gas bumi juga harus menjadi prioritas. Penerapan standar teknis yang konsisten dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dinilai menjadi fondasi bagi keberlanjutan industri gas nasional.
Organisasi profesi tersebut juga mendorong harmonisasi regulasi serta peningkatan kepastian investasi melalui penyederhanaan proses perizinan, kepastian tarif, dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor guna menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.
Rekomendasi tersebut diluncurkan dalam forum Luncheon Talk & Policy Brief Launching yang mempertemukan regulator, pelaku industri, akademisi, dan pemangku kepentingan sektor energi. IAPMIGAS berharap dokumen tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengembangan gas bumi sehingga mampu memperkuat kedaulatan energi nasional.
