5 hours ago
16
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Dr. CA. Jamaluddin, LC, Ms.J, Pemerhati Hubungan Indonesia – Timur Tengah
Ketika Indonesia kehilangan status sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 pada tahun 2023, bukan karena stadionnya yang kurang megah, atau karena ketidak siapan Indonesia untuk menghelat ajang bergengsi tersebut, melainkan karena keputusan politik yang berujung pada sanksi FIFA. Saat itu adanya penolakan keras dari berbagai pihak di dalam negeri terhadap keikutsertaan Timnas Israel.
Penolakan bernuansa politik ini membuat FIFA membatalkan undian grup di Bali dan berujung pada pencabutan status tuan rumah Indonesia. Piala Dunia tidak pernah hanya tentang sepak bola. Di balik setiap pertandingan, berlangsung pertarungan diplomasi dan politik selalu menyelimuti perhelatan yang dulu slogannya mengedepankan “sportifitas” dan terbebas dari nuansa politik apapun.
Namun hal tersebut, nampaknya tak berlaku pada “Piala Dunia 2026” yang digelar di tiga negara (AS, Mexico dan Canada) dan diorganisir FIFA tersebut. Pildun bukan hanya sekadar event olahraga biasa, ini adalah panggung geo-politik besar di mana kepentingan nasional, politik internasional, dan kekuatan lunak (soft power) beririsan.
Turnamen ini dikelola secara politik dan diplomatik melalui jaringan kompleks yang menghubungkan FIFA, sebagai aktor non-pemerintah, negara-negara berdaulat, dan lembaga diplomatik. Penyelenggaraan event ini masih menyisakan berbagai pertanyaan dikalangan para pemerhati, bagaimana mekanisme pengelolaan Piala Dunia dimaksud. Selanjutnya, bagaimana pula penanganan pertandingan-pertandingan yang paling menonjol dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki dimensi politik dan diplomatik?
Dari perspektif politik dan diplomatik, nampaknya ada enam elemen penting yang kiranya dapat dianalisis, yaitu a.l. sebagai berikut:
Pertama, Soft Power and National Image (Kekuatan Lunak dan Citra Negara): Dalam konteks ini, negara-negara memanfaatkan penyelenggaraan atau partisipasi dalam turnamen sebagai alat diplomasi strategis a.l.: National Political Marketing (Pemasaran Politik Nasional): Negara tuan rumah berupaya menampilkan diri sebagai kekuatan geo-politik dan ekonomi yang maju, memamerkan kemampuan organisasi dan keamanan mereka kepada miliaran pemirsa (seperti yang terlihat di Rusia 2018, Qatar 2022, dan penyelenggaraan bersama turnamen 2026 saat ini oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko).
Selanjutnya melalui Stadium Diplomacy (Diplomasi Stadion): Tempat duduk yang berada di balkon VVIP atau VIP digunakan untuk pertemuan bilateral informal antara kepala negara, raja, dan kepala pemerintahan. Pertemuan-pertemuan ini terkadang memecah kebuntuan diplomatik, dengan melewati protokol resmi yang ketat.
Ketiga, FIFA Political Governance dan Realisme Internasional: FIFA beroperasi sebagai organisasi transnasional yang kepentingannya beririsan langsung dengan kepentingan negara-negara besar. Hubungan dengan Para Pemimpin, Manajemen FIFA (seperti tindakan presidennya, Gianni Infantino) bergantung pada pembangunan hubungan yang erat dan pragmatis dengan kepala negara untuk memfasilitasi investasi, pendanaan, dan keringanan pajak.
Mengelola Keseimbangan Geopolitik, FIFA berupaya mempertahankan citra "netralitas olahraga," tetapi pada akhirnya menyerah pada tekanan dari sistem internasional. Hal ini terlihat dalam sanksi politik seperti pengecualian Rusia dari kualifikasi 2022 dan Piala Dunia 2026 karena perang di Ukraina, dan secara historis, larangan terhadap Afrika Selatan karena rezim apartheidnya. Tindakan-tindakan ini mencerminkan keselarasan dengan agenda negara-negara Barat dan organisasi internasional.
Keempat, Offers and Geopolitics (Penawaran dan Geopolitik) : Proses pemungutan suara untuk pemberian hak penyelenggaraan bergantung pada mobilisasi suara melalui diplomasi regional (seperti koordinasi posisi antara Uni Afrika, Asia, dan Eropa) atau yang lebih dikenal dengan “Aliansi Blok Diplomatik”.
Penawaran Bersama sebagai Alat Konvergensi (seperti penawaran Amerika Utara untuk Piala Dunia 2026) digunakan sebagai pesan diplomatik untuk mempromosikan kerja sama regional dan menyelesaikan sengketa perdagangan dan perbatasan yang belum terselesaikan antara negara-negara tetangga di bawah payung olahraga.
Kelima, Tantangan Politik Domestik dan Internasional: Edisi Piala Dunia baru-baru ini dengan jelas menunjukkan bagaimana politik kedaulatan memengaruhi permainan. Dalam turnamen 2026 saat ini, krisis visa dan imigrasi, menjadi kompleksitas diplomatik nyata yang muncul terkait kebijakan imigrasi dan visa, khsussnya yang dialami Tim Nasioanl Iran dan sejumlah negara Afrika. Keinginan FIFA untuk memfasilitasi masuknya penggemar, pejabat, dan media bertentangan dengan pembatasan keamanan yang ketat dan prosedur pemeriksaan kedaulatan negara tuan rumah (seperti Amerika Serikat).
Turnamen telah menjadi arena polarisasi budaya dan politik, dengan negara-negara Barat memberikan tekanan melalui isu-isu hak pekerja dan kebebasan berekspresi, sementara negara tuan rumah menjunjung tinggi kedaulatan budaya dan hukum domestik mereka.
Keenam, Pertandingan sebagai "Prisma" untuk Pengakuan dan Konflik Internasional: Konflik internasional secara langsung tercermin di lapangan, dan pertandingan ini dikelola dengan sangat hati-hati secara diplomatik dan keamanan. Undian turnamen dapat menempatkan negara-negara dengan hubungan diplomatik terbuka atau terputus dalam grup yang sama (seperti pertandingan antara Amerika Serikat dan Iran pada tahun 1998 dan 2022). Dalam kasus ini, pertandingan dikelola secara diplomatis sebagai kesempatan untuk menunjukkan "sportivitas" dan meredakan ketegangan, atau menjadi platform untuk protes politik oleh pemain atau penggemar.
Beberapa negara atau entitas berupaya memanfaatkan keanggotaan FIFA sebagai langkah pertama menuju pengakuan diplomatik dan politik penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengingat FIFA memiliki lebih banyak anggota daripada PBB sendiri.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
