3 days ago
15
Oleh : Prof Mukhtasor; Ketua Dewan Wilayah Syarikat Islam Jawa Timur
REPUBLIKA.CO.ID, Kemerdekaan politik sudah lama kita raih, tapi apakah Indonesia benar-benar berdaulat dalam menentukan arah pembiayaan pembangunan nasional?
Ramadhan memberi momentum untuk menilai ulang kemandirian ekonomi bangsa dan menghadirkan suatu ekosistem yang meningkatkan peran modal domestik dalam pembaiayan pembangunan nasional yang adil, inklusif, kuat, berdaulat dan berkelanjutan.
Ramadhan bukan hanya bulan ibadah individual, melainkan juga bulan muhasabah kolektif. Ia mengajarkan disiplin, kejujuran, dan keberanian menata ulang arah hidup kita. Dalam konteks kebangsaan, Ramadhan seharusnya menjadi momentum untuk menilai ulang: sejauh mana kita sungguh-sungguh berdaulat dalam menentukan arah pembangunan ekonomi kita?
Kita telah merdeka secara politik hampir delapan dekade. Namun kemerdekaan ekonomi tidak selalu berjalan seiring. Pembangunan nasional masih sangat bergantung pada arus modal eksternal—baik dalam bentuk investasi maupun pinjaman. Modal asing memang bukan musuh, tetapi ketergantungan yang terlalu besar bukan fondasi kokoh bagi kedaulatan.
Kemandirian finansial jadi fondasi
Agenda swasembada energi, pangan, dan air, serta hilirisasi dan industrialisasi nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi. Namun agenda sebesar itu menuntut keberanian yang lebih mendasar: membangun sistem pembiayaan yang bertumpu pada kekuatan sendiri.
Realitasnya, ekosistem pembiayaan belum sepenuhnya adil. Secara relatif, investasi asing kerap memperoleh kepastian regulasi, jaminan risiko, insentif fiskal, bahkan penyesuaian kebijakan agar proyek tetap menarik. Sementara itu, potensi kapital domestik—yang sejatinya besar—belum mendapat dukungan sistemik setara.
Dana internal bangsa ini tidak kecil. Wakaf, dana abadi pendidikan, koperasi, dana organisasi kemasyarakatan, dan kapital pengusaha nasional tersebar signifikan.
Masalahnya bukan ketiadaan dana, tetapi belum terbangunnya arsitektur yang mengonsolidasikannya untuk proyek pembangunan nasional.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
