2 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan perlunya pembahasan serius terkait restrukturisasi keuangan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB/KCIC). Langkah tersebut dinilai krusial agar proyek strategis nasional itu tidak berhenti sebagai layanan komersial semata, melainkan dapat dikembangkan hingga wilayah lain, termasuk Surabaya.
Hal itu disampaikan AHY saat menyambangi Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (20/1/2026). Ia menyebut akan melakukan pembahasan langsung dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dukungan anggaran bagi pembangunan infrastruktur berskala besar, termasuk proyek kereta cepat.
“Karena kita tentu bukan hanya ingin KCJB atau KCIC ini dapat beroperasi dengan baik dan sukses, tetapi pada akhirnya juga bisa dikembangkan. Pengembangan kereta cepat ini tentu tidak berhenti di Bandung. Kita berharap dapat dikembangkan hingga Surabaya,” ujar AHY.
Menurut dia, keberlanjutan operasional dan pengembangan jaringan menjadi kunci agar manfaat ekonomi proyek kereta cepat dapat dirasakan lebih luas. Karena itu, pembahasan mengenai restrukturisasi keuangan dinilai tak terpisahkan dari rencana pengembangan ke depan.
AHY juga menegaskan pentingnya memastikan arahan Presiden RI Prabowo Subianto dijalankan secara konsisten, termasuk dalam penyelesaian persoalan keuangan proyek.
“Kami ingin memastikan bahwa negara hadir, pemerintah hadir, dan solusinya harus baik untuk semuanya,” katanya.
Ia berharap konsultasi antara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kementerian Keuangan dapat menghasilkan skema pembiayaan yang lebih solid untuk menjamin keberlanjutan proyek yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China tersebut.
Sebagai informasi, pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung mengalami pembengkakan biaya dari rencana awal 5,5 miliar dolar AS menjadi 7,27 miliar dolar AS. Untuk menutup cost overrun, pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN), sementara mayoritas kebutuhan dana dipenuhi melalui pinjaman dari China Development Bank.
Total pinjaman baru yang ditarik mencapai 5,415 miliar dolar AS. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 2 persen per tahun, sementara bunga khusus untuk pembengkakan biaya mencapai 3,4 persen per tahun. Dengan skema tersebut, KCIC menanggung beban bunga sekitar 120,9 juta dolar AS per tahun. Dukungan pemerintah terhadap proyek ini diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 yang diteken Presiden Joko Widodo.
