2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menunjukkan dampak ekonomi di sejumlah daerah. Program ini dinilai tidak hanya menyasar perbaikan gizi, tetapi juga memicu aktivitas ekonomi lokal.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah mengatakan, penerimaan masyarakat terhadap program tersebut mulai meningkat setelah sempat menghadapi resistensi pada tahap awal pelaksanaan.
“MBG memang sempat menghadapi resistensi di awal. Namun sekarang perlahan mulai diterima masyarakat dan pelayanan juga semakin membaik, termasuk dukungan dari sektor kesehatan,” kata Trubus dalam diskusi yang digelar Jakarta Journalist Center, Jumat (6/3/2026).
Trubus menjelaskan, peningkatan jumlah penerima manfaat ikut memberikan dampak terhadap pergerakan ekonomi di tingkat lokal. Program MBG melibatkan berbagai pihak, mulai dari SPPG sebagai penyedia makanan, relawan, organisasi masyarakat, hingga dukungan institusi seperti TNI dan Polri.
Meski demikian, Trubus menilai transparansi pelaksanaan program masih perlu diperkuat. Menurut Trubus, belum semua informasi terkait implementasi program disampaikan secara terbuka kepada publik.
Selain itu, keberagaman budaya pangan di Indonesia dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan menu MBG. Penyesuaian menu dengan makanan lokal dinilai dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program tersebut.
Trubus mencontohkan, wilayah pesisir dapat memanfaatkan ikan sebagai sumber protein utama. Sementara di wilayah pedalaman atau kawasan timur yang lebih agraris, tempe dan telur dapat menjadi alternatif sumber protein yang lebih mudah dijangkau.
Pendekatan tersebut juga dinilai dapat memperkuat ekonomi lokal. Kebutuhan bahan pangan dalam program MBG membuka peluang bagi petani, peternak, dan pelaku usaha mikro yang menyediakan bahan makanan seperti sayur, telur, dan produk pangan lainnya.
Program MBG bahkan telah menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kehadiran SPPG di daerah tersebut dinilai berpotensi menciptakan aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat setempat.
“Awalnya MBG hanya dipandang sebagai kebijakan pemerintah. Namun saya melihat perlahan program ini berkembang menjadi gerakan moral,” kata Trubus.
Trubus menilai penguatan regulasi dan pengawasan perlu dilakukan agar program berjalan lebih efektif. Pengawasan kualitas makanan menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program tersebut.
Trubus menegaskan, SPPG sebagai penyelenggara distribusi makanan harus bertanggung jawab penuh jika terjadi masalah di lapangan.
“Yang paling penting adalah memastikan menu makanan berkualitas, tepat sasaran, distribusi cepat, dan pengawasan berjalan baik,” kata Trubus.
Trubus menambahkan, masukan publik tetap dibutuhkan sebagai kontrol sosial agar pelaksanaan program MBG terus diperbaiki dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
