4 hours ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, KLATEN — Pemerintah meluncurkan kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara nasional. Dari jumlah tersebut, sebanyak 108 koperasi telah resmi beroperasi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan hal itu dalam acara peluncuran kelembagaan koperasi di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025). Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dalam peluncuran yang juga dihadiri ribuan kepala desa se-Jawa Tengah.
“Hari ini secara hukum telah terbentuk 80.081 koperasi. Ini baru langkah awal, baru 108 yang beroperasi,” kata Zulkifli Hasan (Zulhas).
Zulhas menargetkan seluruh koperasi bisa aktif dalam tiga bulan ke depan. Ia menyebut peluncuran ini sebagai wajah baru sistem perkoperasian yang lebih modern, efisien, dan berbasis digital.
Menurut dia, koperasi ini dibentuk untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, memberdayakan petani, serta memangkas mata rantai pasok yang selama ini dikuasai tengkulak dan rentenir.
“Presiden memerintahkan agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor pangan. Koperasi ini adalah instrumen untuk mencapai kedaulatan pangan dan energi,” ujar Zulhas.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan bahwa koperasi merupakan alat perjuangan ekonomi masyarakat kecil.
“Koperasi adalah alatnya orang lemah, alatnya bangsa yang lemah. Kalau sudah kuat dan kaya, mereka bikin PT, holding, korporasi. Tapi koperasi adalah gotong royong untuk memperkuat yang lemah,” tegas Prabowo.
Ia menyebut koperasi sebagai ancaman bagi kelompok kapitalis besar karena mampu membangun kekuatan ekonomi dari kalangan bawah.
“Gerakan-gerakan seperti ini tidak disukai kapitalis besar. Karena koperasi adalah sarana untuk berdaulat, untuk kemerdekaan sejati,” ujarnya.
Prabowo juga menyinggung pentingnya kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari kemerdekaan bangsa. “Jangan bicara kemerdekaan kalau tidak ada kemerdekaan ekonomi,” ucapnya.
Peluncuran ini dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur Jawa Tengah, serta lebih dari 8.000 kepala desa dari seluruh provinsi tersebut.
