2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Inf Teddy Indra Wijaya mendengarkan langsung aspirasi kepala dinas sosial (dinsos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) daerah se-Indonesia. Dia mempersilakan mereka menceritakan tantangan di lapangan dalam membangun data sosial yang akurat dan berkeadilan.
Teddy mengajak perwakilan daerah dari Aceh, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara naik ke atas panggung untuk menyampaikan pengalaman mereka secara langsung. Dia sengaja memanggil mereka yang berada di ujung barat dan timur serta utara dan selatan wilayah Indonesia.
"Kalau di peta Indonesia sudah lengkap, dari Aceh di barat sampai Papua di timur, dari Miangas di utara sampai Rote di selatan. Ini menandakan Indonesia hadir lengkap hari ini," kata Teddy yang disambut tepuk tangan peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertajuk "Statistik untuk Keadilan Sosial" di Jakarta, Kamis (13/11/2025).
Kepala Dinsos Kabupaten Kerom, Papua, Cordelia Peke, bercerita sulitnya proses pendataan di wilayah perbatasan. Pasalnya, kondisi geografis yang ekstrem dan biaya transportasi tinggi menjadi kendala petugas di lapangan.
Dia mengaku, untuk menuju desa terjauh di wilayahnya yang berbatasan dengan Papua Nugini, biaya perjalanan pulang pergi bisa mencapai Rp 16 juta. Hal itu karena petugas harus naik mobil double gardan.
Untuk itu, Cordelia berharap, pemerintah pusat bisa memberikan intervensi bantuan ekonomi. Sehingga hal itu bisa memudahkan mereka dalam pendataan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat.
"Kami ini Pak, yang ada di perbatasan banyak sekali tantangannya, harus naik mobil triton untuk menjangkau desa. Tapi tetap kami kerjakan sebab tanpa data valid kami yang jauh ini tidak akan terlihat," kata Cordelia di hadapan Seskab, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Dari ujung barat Indonesia, Kepala Dinsos Aceh Tenggara Bahagiawati menyampaikan harapan agar pemerintah pusat memperhatikan akses infrastruktur di daerahnya. Khususnya terkait kebutuhan bandara dan pemerataan program sosial.
"Hari ini saja perjalanan saya ke Jakarta ini butuh waktu tujuh jam darat dan penerbangan lanjutan. Tapi saya datang karena ingin menyuarakan kondisi masyarakat yang masih sulit dijangkau," ucap Bahagiawati.
Dengan suara yang menggebu-gebu, ia meminta secara khusus kepada Seskab Teddy agar Kabupaten Aceh Tenggara juga bisa tersentuh secara merata program Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia menyebut, dua program itu saat ini baru menjangkau ibu kota provinsi saja.
Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala BPS Rote Ndao, Yustin, dan Kepala BPS Kota Maba, Nomri Muka Agung yang mengemukakan kendala akses lapangan. Namun, mereka juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam memverifikasi data agar tidak ada warga miskin yang terlewat dari sistem.
Teddy pun menanggapi semua masukan dari perwakilan peserta rakornas tersebut. Dia memastikan, pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait akan segera menindaklanjutinya agar proses pendataan sosial ekonomi nasional terintegrasi bisa berjalan cepat dan tepat sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
"Bagaimana Pak Mensos, kapan bisa ke Aceh Tenggara? Carikan solusinya. Mungkin juga bisa nanti bantu satu unit mobil triton ke Papua? Percuma ada kebijakan kalau tidak ada data. Dan data itu dikumpulkan dari mana? Sekarang, di masa pemerintahan Presiden Prabowo, seluruh data dikumpulkan menjadi satu di BPS," kata Teddy.
