2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kinerja ekonomi DKI Jakarta pada satu tahun pertama kepemimpinan Gubernur Pramono Anung Wibowo dan Wakil Gubernur Rano Karno sepanjang 2025 mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,21 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerhati Jakarta Zulfikar Marikar, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (7/2/2026), menyebut capaian tersebut diraih di tengah kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya ideal serta masa transisi Jakarta dalam memperkuat peran sebagai kota global pascapemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024.
“Secara makro, Jakarta tetap menjadi motor ekonomi Indonesia dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional mencapai 16,61 persen,” ujar Zulfikar.
Berdasarkan data yang dihimpun, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp 3.926,15 triliun. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp 2.263,24 triliun.
Sektor jasa, perdagangan, dan keuangan masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Jakarta.
Selain pertumbuhan, stabilitas ekonomi Jakarta juga tercermin dari tingkat inflasi yang terkendali di angka 2,63 persen. Kondisi ini didukung oleh koordinasi pasokan pangan serta intervensi harga komoditas strategis melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Zulfikar menilai BUMD DKI Jakarta tidak hanya berperan dalam menjaga stabilitas harga, tetapi juga memperkuat kapasitas fiskal daerah dengan menyetorkan dividen sebesar Rp 774 miliar.
Dari sisi fiskal, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta pada 2025 mencapai Rp 91,86 triliun. Pengelolaan keuangan daerah tersebut mencatatkan surplus sebesar Rp 3,89 triliun yang mencerminkan tata kelola fiskal yang disiplin dan berhati-hati.
Di sektor ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepanjang 2025 telah menyelenggarakan 20 kegiatan bursa kerja (job fair) yang melibatkan sekitar 700 perusahaan dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 2.399 orang.
Hingga akhir November 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta tercatat sebesar 6,05 persen, menurun dibandingkan periode yang sama pada 2024 yang berada di angka 6,21 persen. Program pelatihan kerja serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai menjadi faktor pendorong perbaikan kondisi pasar kerja tersebut.
Sementara itu, dari sisi investasi, Jakarta masih menjadi tujuan utama penanaman modal dengan realisasi investasi mencapai Rp 270,9 triliun. Capaian ini dipandang sebagai wujud kepercayaan pelaku usaha terhadap kepastian regulasi dan stabilitas ekonomi daerah.
Namun demikian, Zulfikar memberikan catatan bahwa fase konsolidasi pada tahun pertama kepemimpinan ini akan menghadapi tantangan signifikan pada 2026. Hal itu seiring dengan proyeksi penurunan APBD DKI Jakarta menjadi Rp 81,32 triliun.
“Pemerintah daerah perlu menggali sumber-sumber pendapatan daerah alternatif secara lebih optimal untuk memastikan stabilitas ekonomi yang telah dicapai tetap berkelanjutan,” kata Zulfikar.
sumber : ANTARA
