6 hours ago
2
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) didampingi Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu (kedua kiri) dan Suahasil Nazara (kedua kanan) menyaksikan Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama (kiri) saat menandatangani berkas memori serah terima jabatan pada pelantikan pejabat eselon I Kementerian Keuangan di Aula Mezanine Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/5/2025). Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi melantik 22 pejabat eselon I, terdiri dari sembilan Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, sembilan staf ahli dan dua Kepala Badan Kementerian Keuangan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memberikan pesan khusus kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai yang baru, Djaka Budi Utama, agar memberantas aktivitas ekonomi ilegal guna menjaga keberlangsungan industri domestik.
“Maka kehadiran Pak Djaka merupakan suatu nilai tambah yang kami harapkan dapat mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi yang lebih baik dan efektif dengan aparat penegak hukum dan instansi lainnya,” ujar Sri Mulyani dalam pelantikan pejabat eselon I Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (23/5/2025).
Sri Mulyani juga menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian/lembaga (K/L) demi meningkatkan penerimaan negara, baik dari pajak maupun nonpajak. Ia menyoroti bahwa Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, meski telah menghadirkan kemudahan melalui sistem seperti DBA dan Caisa, masih kerap menerima keluhan dari masyarakat.
Oleh karena itu, ia mendorong adanya perbaikan dan pengembangan yang berkelanjutan. “Citra dari Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai harus terus dijaga dan ditingkatkan. Masyarakat menginginkan penerimaan pajak naik, namun di sisi lain segan untuk membayar pajak. Ini kontradiksi yang harus dikelola dengan bijak,” kata Sri Mulyani.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani melantik 22 pejabat eselon I Kemenkeu, termasuk Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai. Berikut daftar lengkap pejabat yang dilantik:
-
Sekretaris Jenderal: Heru Pambudi
-
Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal: Febrio Nathan Kacaribu
-
Dirjen Anggaran: Luky Alfirman
-
Dirjen Pajak: Bimo Wijayanto
-
Dirjen Bea dan Cukai: Djaka Budi Utama
-
Dirjen Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti
-
Dirjen Kekayaan Negara: Rionald Silaban
-
Dirjen Perimbangan Keuangan: Askolani
-
Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto
-
Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Masyita Cristalline
-
Inspektur Jenderal: Awan Nurmawan Nuh
-
Kepala Badan Informasi, Komunikasi, dan Intelijen Keuangan: Suryo Utomo
-
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Andin Hadiyanto
-
Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak: Iwan Djuniardi
-
Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak: Yon Arsal
-
Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak: Nufransa Wira Sakti
-
Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara: Dwi Teguh Wibowo
-
Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Mochamad Agus Rofiudin
-
Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara: Sudarto
-
Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional: Parjiono
-
Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal: Arief Wibisono
-
Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan: Rina Widiyani Wahyuningdyah.
sumber : Antara
