Sunni dan Syiah: Mengelola Perbedaan untuk Menghadapi Proyek Zionis (I)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dunia Islam kini tengah menghadapi salah satu fase paling rumit dalam sejarahnya. Tantangan yang dihadapi bukan lagi sekadar perselisihan internal atau konflik perbatasan, melainkan telah berubah menjadi era penindasan total, di mana kedaulatan nasional, tanah, manusia, dan identitas bangsa diabaikan dan dirampas di depan mata dunia.

Dari Palestina hingga Irak, dari Yaman hingga Suriah dan Lebanon, dari Afghanistan hingga Sudan dan Libya terbaru Somalia—skenarionya berulang: intervensi asing, perpecahan internal, dan konflik sektarian yang menjadi bahan bakar bagi proyek ekspansionis Zionis–Amerika–Salibis.

Di tengah tragedi ini, muncul pertanyaan mendasar: Bagaimana seharusnya kita mengelola perbedaan antara Sunni dan Syiah? Apakah kita akan terus larut dalam pertikaian, saling menyesatkan, dan berperang melalui proxy, ataukah kita mampu membangun sebuah pola hidup bersama yang beradab—yang menjaga keunikan akidah dan pemikiran masing-masing, sekaligus mencegah pihak asing memanfaatkan perpecahan ini untuk kepentingannya?

Pendekatan “Taqrib” atau “Ta’ayush”?

Selama beberapa dekade, berbagai inisiatif telah diajukan dengan slogan “pendekatan antar mazhab” (taqrib). Niat di baliknya bisa jadi tulus, tetapi kebanyakan berakhir dengan kegagalan karena terjebak pada kesalahpahaman: seolah “pendekatan” berarti menghapus perbedaan akidah atau memaksakan mazhab baru yang tidak diterima oleh kedua pihak.

Karena itu, yang lebih realistis adalah berbicara tentang kehidupan berdampingan (ta‘āyusy), bukan penyatuan. Kehidupan berdampingan tidak berarti melebur atau meniadakan identitas, melainkan:

• Mengakui bahwa perbedaan mazhab adalah bagian dari realitas Islam.

• Mengelola perbedaan agar tetap berada dalam ranah pemikiran dan ijtihad, bukan berubah menjadi pertikaian berdarah.

• Meneguhkan prinsip kewarganegaraan bersama di negara-negara yang dihuni oleh Sunni dan Syiah, di bawah satu identitas nasional.

• Membangun kerja sama nyata menghadapi ancaman bersama yang menargetkan semua umat tanpa kecuali—terutama proyek kolonialisme Zionis.

Ketika Umat Mampu Mengelola Perbedaan

Sejarah Islam menyajikan banyak contoh keberhasilan dalam mengelola perbedaan. Di Baghdad pada masa Abbasiyah, berbagai mazhab hidup berdampingan dalam satu atmosfer peradaban; perpustakaan dan majelis ilmu menjadi tempat diskusi terbuka antara para ulama dari berbagai aliran.

Di Andalusia, umat Islam bahkan menunjukkan kemampuan hidup berdampingan dengan Yahudi dan Nasrani—maka mengapa hal serupa tak mungkin terwujud di antara mazhab-mazhab besar Islam sendiri?

Pada era modern, muncul pula inisiatif seperti Konferensi Pendekatan Mazhab di Kairo pada pertengahan abad ke-20, di mana para ulama Al-Azhar dan Najaf berdialog bukan untuk menghapus perbedaan, melainkan untuk menegaskan prinsip: “Kita berbeda dalam cabang, tetapi bersatu dalam menghadapi musuh bersama.”

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.