3 hours ago
5
Massa menginjak bendera Isarel saat mengikuti aksi solidaritas Indonesia Lawan Genosida, Dukung Palestina Merdeka di Jakarta, Ahad (12/10/2025). Massa aksi mengutuk segala bentuk genosida terhadap warga Gaza yang dilakukan Israel serta menyuarakan kemerdekaan dan gencatan senjata yang permanen di Palestina.
REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV- Yang dipublikasikan oleh Biro Statistik Pusat Israel awal 2026 menunjukkan gambaran paradoks tentang kondisi ekonomi Israel.
Data seperempat abad menunjukkan ledakan ekonomi yang mencolok namun sesungguhnya di saat bersamaan diiringi dengan peringatan yang jelas tentang tanda-tanda erosi dalam fondasi keuangan dan demografi.
Menurut Aljazeera, dikutip Rabu (18/2/2026), surat kabar Israel "Calcalist" dalam laporannya berfokus pada bagian ketiga dari cerita sebagai posisi berbahaya.
Media ini menunjukkan bahwa kelanjutan defisit anggaran umum di atas 5 persen di atas produk domestik bruto untuk tahun ketiga berturut-turut "tidak berkelanjutan".
Menurut surat kabar Israel tersebut, defisit anggaran pemerintah mencapai 5,2 persen dari PDB menurut perhitungan Departemen Statistik berbeda dengan data akuntan umum yaitu 4,7 persen. Hal ini mencerminkan kesenjangan mendekati 11 miliar shekel atau sekitar 3,5 miliar dolar AS.
Surat kabar tersebut menegaskan bahwa Badan Statistik mengadopsi standar internasional, yang merupakan lembaga resmi yang menjadi rujukan bagi lembaga-lembaga internasional, termasuk perusahaan pemeringkat kredit.
Calcalist menyimpulkan, defisit yang berulang melebihi 5 persen dari PDB untuk tahun ketiga menimbulkan pertanyaan tentang arah keuangan.
Media ini memperingatkan bahwa pemerintah yang tidak memperbaiki arah keuangannya dan tidak melakukan reformasi mendalam dapat kehilangan kondisi ekonomi yang sebelumnya memungkinkannya mencapai pertumbuhan.
Peringatan dan risiko
Surat kabar tersebut menunjukkan, penutupan presentasi tahunan Departemen Statistik dengan data defisit tidak datang begitu saja, melainkan muncul dalam konteks peringatan sebelumnya dari kepala ekonom di departemen tersebut dan dari Dana Moneter Internasional mengenai ketidakberlanjutan dan sulitnya mengelola kebijakan pengeluaran ekspansif tanpa kontrol.
